Awal 2020 WCC Palembang Sudah Terima 3 Laporan Kekerasan Seksual

Pusat pembelaan hak-hak perempuan Women's Crisis Center Palembang menyebutkan sepanjang awal 2020 telah menerima tiga laporan kasus kekerasan seksual.

Awal 2020 WCC Palembang Sudah Terima 3 Laporan Kekerasan Seksual
SRIPOKU.COM / Maya Citra Rosa
Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj. Febrita Lustia HD saat memberikan sambutan pada acara talkshow peringatan hari kasih sayang dan hari anti kekerasan seksual, Women's Crisis Center (WCC) Palembang di Griya Agung, (14/02/2020). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pusat pembelaan hak-hak perempuan Women's Crisis Center Palembang menyebutkan sepanjang awal 2020 telah menerima tiga laporan kasus kekerasan seksual.

Direktur Eksekutif Women's Crisis Centre (WCC) Palembang, Yeni Roslaini Izi, menyebutkan satu kasus yang dilaporkan merupakan kasus inses dan dua kasus lainnya yaitu kasus perkosaan.

"Ada juga kasus tahun lalu yang masih berproses. Setiap bulan ada sekitar empat hingga lima kasus yang dilaporkan," katanya usai kegiatan peringatan hari kasih sayang dan hari anti kekerasan seksual di Griya Agung, (14/02/2020).

Menurut Yenni, dibanding tahun-tahun sebelumnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan di Palembang cenderung sudah lebih menurun.

Hal ini dikarenakan korban punya alternatif tempat melaporkan kekerasan yang diterimanya.

Berdasarkan data WCC Palembang, sepanjang 2019 ada 138 kasus kekerasan seksual. Ini meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya 133 kasus.

Dari 138 kasus tersebut, 72 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, 38 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 16 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), dan 12 kasus lainnya.

"Saya rasa ada lebih banyak kasus lagi karena kemungkinan banyak yang enggan melapor. Korban enggan melapor bisa jadi karena malu, dianggap aib atau takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat," ujar Yeni.

Dia menjelaskan, untuk kasus kekerasan di Palembang sekitar separuhnya berasal dari kasus kekerasan seksual.

Tingginya kasus kekerasan seksual ini pun sulit diproses secara hukum sebab masih belum ada aturan hukum yang jelas dan spesifik mengenai proses penanganan kekerasan seksual.

Halaman
123
Penulis: Jati Purwanti
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved