Berita Prabumulih

Kajari Prabumulih Sebut Ada Tiga Desa Dilaporkan Warganya Diduga Terjadi Penyelewengan Dana Desa

Kajari Prabumulih, Topik Gunawan SH MH mengungkapkan ada tiga desa yang dilaporkan ke Kejari tentanga dugaan penyelewengan dana desa.

Kajari Prabumulih Sebut Ada Tiga Desa Dilaporkan Warganya Diduga Terjadi Penyelewengan Dana Desa
Tribunsumsel.com/Edison Siregar
Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Topik Gunawan SH MH 

Tiga Desa di Prabumulih Dilaporkan ke Kejaksaan Dugaan Penyimpangan Dana Desa

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Topik Gunawan SH MH mengungkapkan ada tiga desa yang dilaporkan ke pihaknya dengan dugaan penyelewengan dana desa.

"Ada tiga desa dilaporkan ke kita pada akhir tahun 2019 lalu, namun belum bisa kita sebutkan nama-nama tiga desa itu," ungkap Kajari ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (12/02/2020).

Menurut Topik, sesuai aturan berlaku pihaknya tidak bisa langsung melakukan tindak lanjut disebabkan masih harus berkoordinasi dengan inspektorat dan Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintahan (APIP) Pemkot Prabumulih.

"Dilaporkan biasa penyalahgunaan dana desa, ya penyimpangan untuk pribadi. Dilaporkan oleh warga dari tiga desa itu sendiri dan ada dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga. Kita masih koordinasi dengan APIP karena mekanisme aturan seperti itu, kita lebih mengutamakan pencegahan dulu," tegas Topik.

Pria yang sebelumnya merupakan Kajari Gorontalo Utara itu menjelaskan, jika nantinya hasil dari pemeriksaan APIP dinyatakan ada penyalahgunaan maka akan dilakukan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) berupa pengembalian kerugian.

Dua Hari Terakhir Ini, Satres Narkoba Polrestabes Palembang Tangkap Tiga Orang Pengendar Sabu

Yanto Pistol Kembali Berulah, Resedivis Curanmor Ditembak, Melawan Petugas Saat Ditangkap

Mayat Adam Sempat Tertutup Sampah Sebelum Ditemukan Mengapung di Sungai Komering

"Kalau tidak salah waktunya APIP itu dua bulan atau tiga bulan, kalau masih tidak ada penyelesaian maka baru kita siapin, ya ada untung ruginya. Kalau saya sih senangnya begitu karena begitu laporan APIP balik ke sini maka satu LHP APIP sebagai alat bukti surat-surat dan tinggal diperiksa dan sudah ada dua alat bukti, dua bulan jadi," tegasnya.

Lebih lanjut Topik membeberkan, sebetulnya melalui mekanisme APIP dan Inspektorat lebih menguntungkan pihaknya apalagi jika ditemukan ada penyimpangan maka kewajiban kejaksaan secara undang-undang terpenuhi dan terkait penanganan perkara lebih gampang.

"Lebih gampang kan sudah ada dua alat bukti, langsung penyidikan aja bisa gak usah lagi penyelidikan karena ada dua alat bukti, paling lama dua bulan selesai," bebernya seraya mengatakan dana desa menjadi perhatian pemerintah pusat.

Disinggung jika APIP dan Inspektorat menemukan ada penyimpangan dan pihak desa mengembalikan kerugian apakah masalah akan terus berlanjut atau stop, Kajari mengaku jika berbicara undang-undang maka bisa saja lanjut meski sudah mengembalikan kerugian.

"Namun kalau kita lihat lebih atas lagi, saya lihat untuk pemidanaannya kok manfaatnya gak ada lagi, apalagi nyata-nyata sudah mengembalikan kerugian," bebernya. (eds)

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved