Digugat Mantan Kepala Cabang dan Karyawan Soal Pesangon, PT EYP Sambut Baik Putusan Hakim PHI

Majelis hakim PHI PN Palembang menolak gugatan mantan karyawan PT EYP perihal nominal pesangon.

sripoku.com/odi
Kuasa hukum PT EYP, Muhammad Gustryan, SH, dkk dari Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan memperlihatkan salinan putusan PHI yang menolak gugatan terhadap PT EYP, Senin (23/12/2019). 

Laporan wartawan sripoku.com, Odi Aria

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Khusus Palembang dengan hakim ketua Achmad Syarifudin SH MH menolak gugatan EL dan kawan-kawan terhadap PT Esbe Yasa Pratama (EYP). EYP merupakan anak perusahaan koperasi PT Semen Baturaja (PTSB).

Atas putusan perkara perdata Nomor : 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg tertanggal 16 Desember 2019 ini disambut baik oleh kuasa hukum PT EYP, Muhammad Gustryan dari Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan.

Ada Ayah di Palembang Gugat Anak Semata Wayangnya Tentang Hibah Rumah, Apa Itu Gugatan Perdata?

Gustryan mengatakan, klien mereka sangat puas terhadap putusan dari majelis hakim PHI PN Palembang yang dalam amar putusannya menolak gugatan penggugat agar klien mereka membayarkan uang sisa pesangon sebesar Rp800 juta.

Majelis hakim berpendapat PT Esbe Yasa telah membayarkan pesangon kepada penggugat dengan nilai total Rp700 juta.

"Pesangon yang diberikan klien kami sudah lebih dari cukup. Syukur PHI menolak gugatan terhadap PT Esbe Yasa Pratama," ujarnya saat ditemui di kantor PT EYP di Jl A Yani Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I, Senin (23/12/2019).

Kondisi Kamil Pasca Adanya Konflik Hibah Rumah dengan Anak Semata Wayangnya Hingga Layangkan Gugatan

Selain menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya, dalam amar putusannya majelis hakim juga mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yakni dalam hal telah ditetapkan hubungan penggugat kepada tergugat sebagai karyawan tetap PT EYP.

Gustryan yang didampingi Komisaris Utama (Komut) PT EYP, Budi Oktorita,SE dan Direktur Utama (Dirut) PT EYP, Yenni Puspitasari ini menjelaskan duduk perkara gugatan yang diajukan ke-16 eks-karyawan PT EYP ini.

Bermula dari informasi sepihak yang diterima ke-16 karyawan ini di bulan Desember 2018 yang menyebutkan PT EYP dalam kondisi pailit.

Atas kondisi tersebut para eks-karyawan yang diantaranya kepala cabang (kacab), kepala personalia, dan staf administrasi ini berinisiatif mengajukan pengunduran diri dengan harapan bakal menerima percepatan pembayaran pesangon.

Ahmad Dhani Bingung Mulan Jameela Jadi Anggota DPR, Eks Maia Estianty Tanya Gugatan Caleg Terpilih

Atas pengajuan pengajuan pengunduran diri tersebut, disikapi manajemen PT EYP dan memberikan uang sebesar Rp711 juta kepada ke-16 sebagai uang pengganti hak atau uang pisah yang ditransferkan ke rekening masing-masing.

“Karena mengacu pada Pasal 162 ayat (1) Undang2 Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Pekerja/Buruh hanya berhak atas uang Pengganti Hak atau uang pisah dan tidak berhak mendapatkan Pesangon karena bukan di PHK melainkan dikategorikan mengundurkan diri atas surat percepatan pesangon yg mereka buat sendiri,” ungkapnya.

Kendati demikian, ke-16 eks-karyawan ini merasa tidak puas hingga mengajukan gugatan ke PHI agar PT EYP membayarkan pesangon mereka sebesar Rp1,5 milyar dikurangi yang sudah di terima sebesar Rp711 juta atau sekitar Rp789 juta.

Dari keterangan saksi ahli pada fakta persidangan PHI yang dihadirkan tergugat, dalam hal ini Basania Situmorang yang merupakan salah seorang anggota tim perumus UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan dengan telah diterimanya uang senilai total Rp700 juta dan tidak adanya keberatan sehingga dikategorikan telah menerima.

"Dengan uang yang telah diterima senilai Rp 700 juta itu tidak adanya keberatan sehingga dikategorikan telah menerima," jelas Gustryan.

Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved