Malu Sama Rakyat Jika Pembahasan APBD Sumsel Deadlock
Ia meminta dua lembaga pemerintahan daerah tersebut, untuk menjalin komunikasi yang baik, untuk duduk bersama mencari titik temu.
Menurut Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini, adanya proses yang berlarut larut, membuat masyarakat bertanya, kepentingan dan permasalahan apa yang membuat pihak legislatif dan eksekutif tak juga menemukan kata sepakat. Masalah tekniskah? konten RAPBD kah? teknis komunikasikah? atau muatan politiskah?
"Informasi dari dua lembaga tersebut, kurang jelas datanya dan sulit dipahami bagi publik daerah ini. Perlu disepakati, di era demokratis dan keterbukaan sekarang ini, masyrakat berhak tahu mulai dari tahap awal, proses, pengesahan dan pelaksanaan APBD tersebut. Sebab rakyatlah sesungguhnya subjek dan objek penyusunan APBD itu," ujarnya.
Terpisah, Sekretaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban memastikan, jika sidang paripurna untuk pengesahaan Raperda APBD Sumsel 2020 akan dilanjutkan, Jumat (20/12) malam. Ia pun enggan berkomentar terkait apakah paripurna nanti kuorum atau tidak, karena bukan ranahnya.
"Mudah- mudahan berjalan lancar nanti," jawabnya singkat. (arf/fiz)