Bahas APBD Sumsel 2020, Empat Fraksi Pilih WO

PALEMBANG, SRIPO -- Sebanyak empat fraksi yang ada di DPRD Sumsel, memilih WO (Walk Out) saat menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel bersama TAPD dengan agenda Sinkronisasi terhadap Pembahasan Raperda APBD 2020, Selasa (17/12). Keempat fraksi yang memilih walkout atau penolakan itu Fraksi PKS, PAN, PKB dan Demokrat. Sementara yang bertahan fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem dan Hanura Perindo.

Aksi walk out tersebut dilakukan lantaran usulan anggota Fraksi yang melalui komisi-komisi yang ada di DPRD, yang disampaikan pada rapat bersama TAPD cenderung tidak disetujui.

"Fungsi budgeting diatur UU MD3, namun sampai hal terkecil pembahasan di komisi, tidak disetujui hasilnya. Kami bukan DPRD stempel, makanya sikap kami keluar," cap ketua fraksi Demokrat MF Ridho.

Diungkapkan Ridho, Fraksi Demokrat mempermasalahkan sikap TAPD yang menganggap banyaknya program, atau kegiatan baru dalam KUA PPAS 2020 merupakan tambahan dari DPRD Sumsel. Sejak awal pembahasan, mulai dari pra anggaran, komisi tidak pernah menambahkan.

"Kami membahas sesuai dengan plafon yang diusulkan eksekutif. Kegiatan yang kami permasalahkan ini bukanlah kegiatan baru yang muncul ditengah pembahasan. Tetapi sudah ada dari pembahasan pra anggaran," jelasnya.

Ridho menyatakan, sejumlah usulan yang diajukan Komisi untuk memasukkan beberapa program tetap tidak dimasukkan ke dalam pembahasan. Sehingga pihaknya memilih untuk walk out. "Kami dari Fraksi Demokrat juga menyatakan mundur dari pembahasan RAPBD 2020," tegasnya.

Sementara fraksi PKS Askaweni menganggap, sejak awal seluruh usulan pihaknya tidak ada yang diakomodir. "Saya jadi ingin bertanya. Kira-kira DPRD ini punya hak tidak mengusulkan program. Sejak awal tahun Musrenbang tidak pernah ada usulan diakomodir. Jadi, letak fungsi DPRD ini dimana," ujar Ketua Fraksi PKS, Askweni.

Ia mengatakan jika memang pihak eksekutif dalam hal ini diwakili oleh TAPD masih tidak mengakomodir usulan DPRD Sumsel, dirinya menyarankan agar Rapat Banggar lebih baik disudahi dan tidak dilanjutkan ke Rapat Paripurna.

"Kalau memang mau begini silakan eksekutif dengan kecerdasannya mengesahkan anggaran melalui Pergub. Tidak usah melalui mekanisme DPRD lagi. Kami dari Fraksi PKS menyatakan undur diri dari pembahasan ini dan silahkan jalan sendiri melalui Pergub," kata Askweni sembari keluar dari ruang Rapat Banggar disusul oleh anggota Fraksi PKS yang lain.

Askweni menjelaskan, sikap fraksinya yang menolak membahas RAPBD 2020 disebabkan sejak awal eksekutif tidak pernah mengakomodir aspirasi rakyat yang disalurkan melalui mereka. Menurutnya, beberapa usulan yang ditolak diantaranya pemberian insentif bagi guru honorer.

"Setelah dibahas di Komisi, usulan kami malah diubah. Dari semula dianggarkan Rp 5 miliar untuk gaji guru honorer dialihkan menjadi pembangunan sekolah dan ruang belajar. Seharusnya usulan kami bisa diterima karen ini menyangkut kesejahteraan guru," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKB Nasrul Halim. Fraksinya keberatan atas beberapa program-program yang diusulkan pihak eksekutif, yang seharusnya jadi kewenangan Pemkab atau Pemkot, malah dianggarkan di APBD Sumsel.

"Alokasi itu jelas salah, dan kita bersama pihak eksekutif sudah minta arahan (konsultasi) ke Kemendagri dan dinyatakan salah, tetapi nyatanya masih dipaksakan pihak eksekutif untuk dianggarkan," jelasnya.

Selain itu, Sekretaris DPW PKB Sumsel ini juga menilai, jika usulan komisi yang ada di DPRD sebagai perpanjangan fraksi untuk usulan yang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat Sumsel, nyatanya tidak diakomodir pihak eksekutif.

"Usulan kawan- kawan seperti gaji honor guru ditolak, selama inikan kami menjalankan budgeting, dimana kalau hanya nurut dengan usulan program eksekutif, ya ketuk palu saja mereka langsung dari awal tidak usah di bahas di DPRD," kesalnya.