Ketua KPU Soal Masa Lalu Putra Wabup Sumsel: Ovi Boleh Maju

PALEMBANG, SRIPO -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arif Budiman mengaku, masa lalu Ahmad Wazir Noviadi saat ditangkap karena kasus narkotika, tak akan menghalangi statusnya saat maju dalam Pilkada 2020 nanti. Sehingga, masa lalu itu tak kan bisa jadi bahan untuk menjegal putra Wakil Gubernur Sumsel tersebut, saat bertarung di Pilkada 2020 Ogan Ilir nanti.

"Tadi ada yang nanya, lho ini pengguna dan ia sudah direhabilitasi. Dan statusnya sudah bukan terpidana. (Jadi) ya boleh maju, dia hanya dikenai kewajiban untuk di-clear," ujarnya usai Launching Rumah Pilkada 2020 & Diskusi Publik bertajuk 'Pilkada Damai tanpa Kotak Kosong', Selasa (3/11/2019).

Ia mengatakan, ada 2 pidana umum yang membuat seseorang tak bisa mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, saat Pilkada. Yaitu Bandar Narkoba, dan Kejahatan Seksual terhadap anak.

Jika mantan terpidana tersebut di luar 2 kasus tadi, mereka masih berhak untuk maju. Dengan catatan, harus menjelaskan kepada masyarakat tentang masa lalunya itu.

"Jadi jenis terpidana apapun harus melakukan di-clear pada masyarakat. Kecuali (2 kasus) itu," jelasnya.

Publik tentu tau masa lalu Ahmad Wazir Noviadi, atau yang akrab disapa Ovi ini. Dimana, ia pernah diamankan karena tersandung pemakaian barang haram itu.

Namun saat disinggung soal masa lalunya itu, Ovi mengaku tak memiliki masalah. Ia mengatakan, setiap orang tentu memiliki masa lalu yang tak ingin diulangi lagi di masa yang akan datang.

"Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau sekarang kita mau tes kesehatan segala macam ayo kapan-kapan lomba lari sama aku lah, berenang, sepeda ayo lah. Karena kita ga bisa menentukan, hak semua orang lah berbicara," jelasnya.

Launching Rumah Pilkada 2020 Sriwijaya Post Tribun Sumsel dan diskusi publik "Semarak Pilkada Tanpa Kotak Kosong" mendapat apreseasi para pengiat demokrasi. Dalam kata sambutannya Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, Rumah Pilkada bisa jadi wadah atau pusat informasi baru bagi masyarakat.

"Kita dibuka wawasan dan tabir yang dibuka oleh Tribun Sumsel dan Sripo yang membukakan mata kita secara refleksi, bahwa kita akan mengadakan gawe besar di 7 kabupaten/kota yaitu mengadakan Pilkada 2020," kata Herman Deru, Selasa (3/12/2019).

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, dengan adanya Rumah Pilkada itu, semoga bisa mengawal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wabup di 7 kabupaten se-Sumsel berlangsung aman, damai, lancar, luber dan jurdil tanpa berita hoax atau fitnah.

"Paling penting, partisipasi meningkat semua mau berperan serta, untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang terbaik. Semoga harapan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pemimpin yang terbaik bisa tercapai," tandasnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian berharap, adanya Rumah Pilkada Sripo- Tribun Sumsel bisa menjadi tonggak sejarah bagi media lainnya, dalam menyajikan informasi- informasi Pilkada secara akurat kepada masyarakat.

"Rumah Pilkada Sripo- Tribun Sumsel ini, akan jadi tonggak sejarah bagi media massa di Sumsel," kata Ferbian.

Tampak hadir Wakil Bupati OKU Selatan Sholehien Abuasir. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Ramanda, Ketua Umum DPW PKS Sumatera Selatan, Muhammad Toha, Ketua Partai Gelora Indonesia Erza Saladdin, Komisioner KPU kabupaten dan Bawaslu kabupaten peserta pilkada serentak 2020 serta para pengiat demokrasi di Sumsel.

Head of Newsroom Sriwijaya Post - Tribun Sumsel Wenny Ramdiastuti mengatakan kegiatan launching Rumah Pilkada yang dilakukan Gubernur Herman Deru ditujukan sebagai rumah bagi semua mulai dari kontestan, masyarakat, pengawas dan tentu penyelenggara pemilu.

"Selaiknya sebuah rumah idaman kita berharap dan harus mengkondisikan agar rumah ini menjadi tempat yang sejuk untuk bernaung," jelasnya.

Sripo dan Tribun menyiapkan panggung bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu melalui berbagai platform. Mulai dari cetak, online, radio sonora/smart, youtube dan sosmed.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang merupakan asli orang Musi Rawas, SUmatera Selatan mengatakan, selama ini pemilih itu mengandalkan sumber-sumber informasi yang ada disekitarnya.

Dalam praktek Pilkada tidak banyak sumber informasi yang bisa diandalkan atau yang memberikan informasi tapi bukan hanya sekdar informasi, tetapi informasi yang bisa mencerahkan dan mengedukasi dan memberikan panduan kepada pemilih.

"Nah Rumah Pilkada ini jadi strategi, karena memenuhi harapan dan ekspetasi atas sumber informasi yang diadakan atau informasi yang bisa memberikan kontribusi kepada pemilih dalam memberikan pilihan. Baik itu atas kandidat dan juga proses yang akan dilalui selama proses pemilihan, mulai dari tahapan awal sampai ke bilik suara," katanya.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Kelly Mariana berharap dengan adanya kanal berita atau informasi Pilkada yang disajikan Kompas Gramedia tersebut, bisa memberikan pendidikan bagi masyarakat Sumsel dalam menentukan sosok pemimpinnya 5 tahun kedepan.

Selain Diskusi publik "Semarak Pilkada Tanpa Kotak Kosong" dalam kesempatan tersebut para penyelengara pilkada mendeklarasikan kesiapannya untuk mengelar pilkada bersih. (mg5/arf)