AFS Resmi Jabat Ketua BPK

Pengambilan sumpah dan janji dan pelantikan Ketua-Wakil Ketua BPK ini akan dilaksanakan di Tower Mahkamah Agung RI Lantai 14 Jalan Medan Merdeka Utara

AFS Resmi Jabat Ketua BPK
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
DR Agung Firman Sampurna SE MSi 

JAKARTA, SRIPO -- Dr Agung Firman Sampurna SE, MSi dan Dr Agus Joko Pramono SST, MAcc, AK, CA dijadwalkan akan mengucap sumpah dan janji dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta, sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Wakil Ketua BPK Republik Indonesia (RI).

Pengambilan sumpah dan janji dan pelantikan Ketua-Wakil Ketua BPK ini akan dilaksanakan di Tower Mahkamah Agung RI Lantai 14 Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (24/10).

Pemilihan pemimpin BPK dilakukan dengan musyawarah-mufakat pada Senin, 21 Oktober 2019 lalu. Musyawarah dihadiri sembilan anggota BPK, dan sepakat memilih AFS, sapaan akrab Agung Firman Sampurna.

Mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Periode jabatan Ketua BPK berlaku selama 2,5 tahun, yakni 2019 hingga 2022.

Selain memilih Agung, anggota turut mendapuk Agus Joko Pramono sebagai wakilnya. Dalam sidang pemilihan ketua, anggota BPK juga memetakan unit kerjanya masing-masing.

Anggota I ditempati Hendra Susanto dan anggota II diduduki oleh Pius Lustrilanang. Sedangkan anggota III ditempati oleh Achsanul Qosasi, anggota IV Isma Yatun, anggota V Bahrullah Akbar, anggota VI Harris Azhar Azis, dan anggota VII Daniel Lumban Tobing.

Lima anggota BPK periode 2019-2024 pada pekan lalu dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta. Kelimanya adalah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang. Para anggota BPK ini menggantikan anggota lainnya yang habis masa jabatannya.

AFS mengatakan menjadi ketua BPK RI adalah amanah. "Yang pertama tentunya kami akan fokus untuk membangun soliditas di antara pimpinan BPK, khususnya agar prinsip kolektif kolegialitas diterapkan dengan efektif dalam pengambilan keputusan di tingkat (pimpinan) Badan," katanya.

Dalam jangka pendek, lanjut AFS, prioritas BPK mempersiapkan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk Entitas Mandatory.

Menurutnya, untuk entitas (pengelola keuangan negara) berskala besar dan berisiko tinggi November-Desember sudah mulai dilakukan pemeriksaan (audit) interim. “Entitas pengelola keuangan negara yang harus diperiksa laporan keuangannya (mandotary) jumlah sangat banyak, ada 86 LK-K/L ditambah LKPP sebagai laporan konsolidasinya dengan nilai realisasi anggarannya di tahun 2018 yang mencapai lebih dari Rp 2.200 triliun dan 542 LKPD sebesar Rp 804 triliun.

"Artinya kami harus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara setidaknya sebesar Rp 3000 triliun. Angka itu belum termasuk BUMN dan Bank Indonesia. Dalam jangka menengah dan panjang kami akan meningkatkan peran kami sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dari level oversight, menuju Insight bahkan Foresight,” paparnya.

Di Palembang, nama AFS tidak asing lagi. AFS merupakan Ketua Umum Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unsri. AFS memulai karier di BPK sejak 2014 sebagai anggota I. Sejumlah penghargaan diraihnya, yakni Bintang Mahaputera Nararya pada Oktober 2014, Penghargaan Bintang Hiu Kencana pada Juli 2018 dan terakhir Penghargaan Bintang Eka Paksi TNI AD pada Oktober 2019.

Ayah satu anak ini merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya - Inderalaya (1996), Pasca Sarjana Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (1998), dan Pasca Sarjana (S3) Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Univesitas Indonesia (2011).

Semasa menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Unsri, AFS aktif sebagai aktivis kampus dan salah satu pendiri Majalah Value Added di FE Unsri. (lis)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved