UMP Sumsel Rp 3 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari 2020

Koimuddin mengatakan,10 hari sebelum diresmikan kenaikan UMP perusahaan boleh melakukan penangguhan dan akan dikaji

UMP Sumsel Rp 3 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari 2020
ISTIMEWA
Ilustrasi

PALEMBANG, SRIPO -- Dewan Pengupahan Provinsi mengadakan rapat akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 bahwa upah mengalami kenaikan 8,51 persen. Secara resmi penetapan upah akan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang. Berdasarkan perhitungan dewan pengupahan naik dari sebelumnya Rp 2.804.443 menjadi Rp 3.043.111.

"Secara resmi nanti akan diumumkan oleh Gubernur setelah penandatanganan surat keputusannya," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Koimuddin, di kantornya, Senin (21/10/2019)

Koimuddin mengatakan,10 hari sebelum diresmikan kenaikan UMP perusahaan boleh melakukan penangguhan dan akan dikaji, apakah perusahaan memang kesulitan membayar. "Di Sumsel selama ini tidak ada perusahaan yang mengajukan keberatan, semua siap membayar UMP dan UMK," jelasnya.

Selain itu,perusahaan diberi waktu untuk melakukan penangguhan, kalau tidak melakukan penangguhan artinya perusahaan siap.

"Kita lakukan pengawasan, kalau ada perusahaan yang tidak membayar. Makanya kita lakukan wajib lapor. Biasanya jika ada pekerja yang tidak dibayar oleh perusahaan tidak dibayar sesuai UMP kita akan cek," jelasnya

Dilokasi yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Cebang Forum Serikat Buruh, KSBSI Palembang, Hermawan menilai secara umum penetapan UMP tahun 2020 belum sesuai harapan, namun adanya aturan penetapan UMP sesuai PP 78, jadi tidak lebih rendah namun tidak juga lebih tinggi.

"Artinya penetapan UMP mengikuti mekanisme aturan yang berlaku. Memang upah minimum Kabupaten/kota ditetapkan lebih besar dari UMP, kemudian upah minimum sektoral provinsi akan dirundingkan dengan sektoral masing-masing perusahaan," katanya.

Proses penetapan upah minimum provinsi akan dilanjutkan penetapan upah minimum kabupaten/kota. Barulah nanti akan ada penetapan upah minimun sektoral provinsi. Inilah yang akan dirundingkan antara perwakilan serikat buruh/pekerja dengan pihak perusahaan.

"Apakah nanti akan sesuai atau tidak dengan tuntutan kita akan dilihat," jelasnya.

Sementara, dari sisi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspindo) bidang ketenagakerjaan, Apriyal Jaya Harahap menambahkan, kenaikan penetapan UMP masih cukup memberatkan terlebih melihat kondisi seperti ini, tapi dengan ketentuan yang ditetapkan pihaknya berupaya untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja itu sendiri.

"Tentunya ke depan akan ditingkatkan produktifitasnya. Itu sudah jadi ketentuan. Ini untuk UMP merupakan jaring untuk yang masa kerjanya diatas satu tahun inilah upahnya," tutup Apriyal. (cr26)

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved