Sumsel Siaga Sebar Intel
Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya melaksanakan pengecekan kesiapan personil pengamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
PALEMBANG, SRIPO -- Mendekati pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Polda Sumsel bersama Kodam II Sriwijaya akan melakukan pengamanan agar kondisi di wilayah Sumsel tetap aman dan aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
Dari itulah, Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya melaksanakan pengecekan kesiapan personil untuk pengamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi menjelaskan, tujuan pelaksanaan apel gelar pasukan yang diikuti personil Polri dan TNI untuk mengecek kesiapan personil dalam pengamanan wilayah Sumsel menjelang dan sat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya.
"Mulai hari ini, tidak ada yang diberikan izin untuk melaksanakan aksi demo. Bila tetap ada, maka dianggap ilegal dan akan dibubarkan secara paksa," tegas Supriadi, Rabu (16/10/2019).
Setidaknya, dalam pengamanan menjelang dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Polda Sumsel menerjunkan sebanyak 1.000 personil gabungan baik dari Polri dan TNI.
Semua bagian, diterjunkan untuk pengamanan bila ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi menjelang dan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Intelejen, reserse, Shabara hingga Bhabinkamtibmas dikerahkan untuk melakukan pengamanan secara penuh. Hal ini, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kami juga telah memerintahkan Bhabinkamtibmas untuk berkolaborasi dengan Babinsa yang langsung terjun ke masyarakat," jelasnya.
Lanjut Supriadi, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan juga dilakukan. Dari itulah, bagian intelejen juga diterjunkan untuk mendeteksi sedini mungkin tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi-aksi berbau radikal.
Pengamanan dan deteksi dini dilakukan secara menyeluruh, termasuk di objek-objek vital seperti kantor DPRD Sumsel, DPRD Kota, Kantor Gubernur, bandara hingga pusat keramaian yang menjadi pergerakan ekonomi.
"Kami tidak akan mentoleransi, bila ada yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat, tindakan tegas akan dilakukan. Polda Sumsel menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Sumsel," pungkasnya. (ard)