Format Ideal Sistem Peradilan Pemilu

Pemilu dari waktu ke waktu selalu menjadi to­pik dan wacana hangat untuk disajikan ke dalam ruang diskursus publik, hal ini tentu tidak terlepas dari

KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Ilustrasi. 

SRIPOKU.COM - Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dari waktu ke waktu selalu menjadi to­pik dan wacana hangat untuk disajikan ke dalam ruang diskursus publik. Hal ini tentu tidak terlepas dari betapa vital-nya arti dan makna pemilu itu sendiri, yang termanifestasi sebagai instrument guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Je­las bahwa di dalam negara hukum yang demokratis (constitusional democ­ra­cy), kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan oleh karenanya daulat rakyat tersebut di dalam demokrasi dapat terlaksana perwujudannya, salah sa­tu-nya melalui pemilu.

KPU Sumsel dan KPU OKI Jalani Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Evaluasi Pemilu 2019

Jejak Historis
Apabila dilihat secara historis, setidaknya pelaksanaan pemilu di Indonesia te­l­ah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali, sejak tahun 1955 hingga ter­a­khir di tahun 2019 yang lalu. Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di In­do­ne­sia, selalu menyisahkan catatan dan rentetan permasalahan yang men­jadi pekerjaan rumah bersama bagi semua pihak dalam mewujudkan kualitas pe­milu yang lebih baik ke depannya.

Dan salah satu persoalan fundamental yang menjadi catatan kritis dalam pe­laksanaan pemilu yang terakhir, yakni pada pemilu serentak tahun 2019, ia­lah terkait dengan format sistem peradilan pemilu dalam hal penyelesaian se­ng­­keta/perselisihan yang timbul, baik terkait dengan proses pemilu maupun hasil pemilu. Dalam pelaksanaannya tersebut, dapat dikritisi bahwa me­ka­ni­s­me penyelesaian sengketa/perselisihan pemilu, tidak berjalan secara efektif dan efisien, justru banyak timbul inkonsistensi, kontradiksi, tumpang tindih ke­­wenangan serta tidak tercapainya kepastian hukum bagi peserta pemilu yang ada di dalam sengketa/perselisihan pemilu.

Kerangka Hukum Penegakan Hukum Pemilu
Secara tekstual - normatif, desain serta kerangka penegakan hukum pemilu yang terkait dengan tata cara, mekanisme dan penegekan hukum pemilu da­pat dilihat di dalam rumusan norma yang ada di dalam UU No. 7 tahun 2017 (UU Pemilu), dimana senyatanya sandaran yuridis tersebut telah disusun guna menyempurnakan UU Pemilu yang berlaku sebelumnya, dengan basis filosofis yang menyadari bahwa penegakan hukum pemilu merupakan unsur utama guna mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

O­leh karenanya jikalau disimpulkan berdasarkan UU Pemilu, dapatlah dilihat bahwa masalah-masalah hukum pemilu di Indonesia dapat dikelompokan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu : Pelanggaran Administrasi Pemilu; Tindak Pi­dana Pemilu; Sengketa Pemilu; Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu; Pe­lang­gar­an Kode Etik Penyelenggara Pemilu; serta Perselisihan Hasil Pemilu (Topo San­toso, 2009 : 6).

Dapatlah dilihat dari praktik pelaksanaan pemilu sebelumnya (yang terakhir), senyatanya memang diperlukan penyederhaan di dalam sistem penyelesaian pe­langgaran dan/atau sengketa pemilu baik melalui badan peradilan maupun me­lalui lembaga stakeholder pemilu (Bawaslu). Hal tersebut didasari karena sistem penyelesaian pelanggaran dan/atau sengketa pemilu yang berjalan saat ini sangatlah rumit (bias).

Dapat dilihat di dalam realitas yang ada, di mana keputusan KPU yang dapat men­jadi objek gugatan dari peserta pemilu terhadap Bawaslu (dalam hal beberapa pelanggaran/sengketa administrasi), dapat juga dibatalkan melalui pro­ses ajudikasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal mana yang senyatanya sangat memperlihatkan proses ajudikasi yang panjang (berstandar ganda), yang tidak dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi peserta pemilu melalui proses peradilan yang cepat (speedy trial).

Hal ini apabila ditelisik lebih jauh, sebenarnya ditimbulkan karena adanya perluasan kewenangan kelembagaan dalam konteks kompetensi judicial, yang di­miliki oleh Bawaslu, hal mana kewenangan judicial tersebut senyatanya telah menegasikan atribusi dari mandat konstitusi sebagaimana yang ada di da­lam Pasal 24 UUD 1945. Begitupun hal-nya, ketika peran Bawaslu ditem­pat­kan sebagai quasi yudisial, yang memiliki kompetensi hukum acara layak­nya di peradilan, yang tentu sangat jelas hal tersebut tidaklah relevan dan perlu ditinjau ulang kembali keberadaannya ke depan.

Tentu, bila dikaji lebih jauh sangatlah tidak relevan praktik ajudikasi layaknya di pengadilan yang dijalankan oleh Bawaslu, sebab dapat dilihat bahwa para komisioner bawaslu dalam menjalankan tupoksi-nya tidaklah memiliki ikatan sumpah layaknya seorang hakim di pengadilan (hanya terikat kode etik), be­gi­tupun dengan kompetensi hukum acara peradilan (hukum formil) maupun pemahaman hukum materiil yang sangat lemah. Hal tersebut lah yang tentu membuat proses ajudikasi di bawaslu menjadi samar–samar sehingga tidak me­­miliki atmospher guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi pe­ser­ta pemilu.

Sama hal–nya nanti ketika banyak pakar/ahli pemilu yang memaksakan ke de­­pan, agar bawaslu bertransformasi menjadi lembaga peradilan pemilu, hal mana yang sejatinya juga salah arah (fallacy) dan justru menambah beban ke­lem­bagaan yang ada di dalam proses sengketa kepemiluan.

Halaman
12
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved