Sejarah Berdiri Jembatan Ampera, Sebagai Ikon Kota Palembang, Jembatan Kebanggaan ‘Wong Kito Galo’

Sejarah Berdiri Jembatan Ampera, Sebagai Ikon Kota Palembang, Jembatan Kebanggaan ‘Wong Kito Galo’

SRIPOKU.COM - Provinsi Sumatera Selatan yang berpusat di Kota Palembang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia.

Sebagai pusat dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang yang terkenal lewat Pempek-nya ini banyak sekali menyimpan sejarah peradaban kerajaan Sriwijaya.

Jempatan Ampera (Amanat penderitaan rakyat) yang merupakan ikon dari kota yang berada di ujung selatan pulau Sumatera ini.

Jembatan yang menghubungkan dua kawasan yakni seberang ilir dan seberang ulu ini yang dipisahkan oleh Sungai Musi sangat membantu kelancaran transportasi antara kedua kawasan ini.

Jadi wajar jika jembatan ini begitu dibanggakan oleh masyarakat kota Palembang sampai sekarang.

Peresmian pemakaian jembatan dilakukan pada tanggal 30 September tahun 1965, sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan.

Pada saat itu, jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara.

Namun banyak yang belum mengetahui tentang sejarah berdirinya jembatan ampera ini.

Berikut ulasan sejarah berdirinya Jembatan Ampera yang telah dirangkum Sripoku.com dari berbagai sumber.

• Berpenampilan Mewah, Begini Busana Krisdayanti saat Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Bak Putri Raja

• Waspada! Suka Mengkhayal Bisa Jadi terkena Gangguan Psikis, Ini Tanda-tanda Maladaptive Daydreaming

• 10 Objek Wisata Menarik di Palembang, No 5 Lokasi Sakral yang Menyimpan Cerita Kerajaan Sriwijaya

Telah Direncanakan Sejak Zaman Belanda

Pada Tahun 1906 pada masa pemerintahan Belanda, Saat jabatan Walikota Palembang dijabat Le Cocq de Ville, muncullah Ide membuat jembatan untuk menyatukan Kota Palembang antara Seberang ulu dan seberang ilir yang terpisah Oleh Sungai Musi, akhirnya tahun 1924 ide ini di realisasi dan dilakukan banyak usaha untuk mewujudkan ide membangun Jembatan tersebut.

Namun, sampai masa jabatan Le Cocq de Ville berakhir, bahkan ketika Belanda pergi dari Indonesia, proyek pembangunan jembatan itu tidak pernah terealisasi.

Pada Masa Kemerdekaan, masyarakat seberang ulu dan seberang ilir memiliki gagasan untuk membuat jembatan yang dapat memudahkan akses transportasi penyeberangan.

Permintaan Masyarakat Palembang tersebut di bawa oleh DPRD Peralihan Kota Besar Palembang ke sidang pleno tanggal 29 Oktober 1956, Tahun 1957 di bentuk Panitia Pembangunan yang terdiri atas Harun Sohar (Panglima Kodam II/Sriwijaya), H.A. Bastari (Gubernur Sumatera Selatan), M. Ali Amin, dan Indra Caya.