Kabut Asap, Teori Kutukan Sumber Daya Alam dan Politik Hukum

Mungkin “teori kutukan sumber daya alam” dapat dihubungkan dengan terjadinya karhutla yang meng­akibatkan diselimutinya beberapa wilayah di Indonesia

SRIPOKU.COM/ODI ARIA SAPUTRA
Ilustrasi - Jembatan Ampera tertutup kabut asap, Kamis (19/9/2019). 

SRIPOKU.COM - Mungkin “teori kutukan sumber daya alam” dapat dihubungkan dengan terjadinya karhutla yang meng­akibatkan diselimutinya beberapa wilayah di Indonesia dengan kabut asap. Pada teori ku­tuk­an sumber daya alam dirumuskan bahwa negara yang kaya dengan sumber daya alam bia­sa­nya menjauhi dan mengabaikan politik hukum lingkungan dan akan mendekati kemiskinan. Jika terdapat nuansa pengabaian terhadap politik hukum lingkungan tentulah dapat menghadirkan enforcement downsides yang cirinya kurang dapat melakukan upaya penegakan hukum kreatif pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan (termasuk dalam keberanian penggunaan ketentuan korupsi dan pencucian uang untuk menjerat para pelaku intelektual).

Kabut Asap Tipis dan Kualitas Udara Status Normal, Sekolah di OKU Timur tidak Libur

Kabut Asap Makin Pekat & Kualitas Udara Level BERBAHAYA, Disdik Palembang Mendadak Liburkan Sekolah

Jamak dipahami, bahwa 99% penyulut terjadinya karhutla adalah sebagai akibat dari aktivitas manusia. Saat terjadinya karhutla, api bergerak begitu bebas mengikuti arah dan kecepatan angin (dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan api loncat), membakar hutan dan lahan yang dilaluinya selama energi yang terkandung dalam bahan bakar pada hutan ataupun lahan tersebut ma­sih cukup dan selanjutnya akan meninggalkan arang dan abu sebagai sisa hasil bakaran. Per­ge­rakan api agak berbeda padakebakaran di lahan gambut, penetrasi api tergantung pada muka air tanah gambut (water table), dimana akumulasi hotspot pada kebakaran di lahan gambut tidak beraturan karena mengikuti perilaku api di lahan gambut tersebut.

Berdasarkan ciri yang melingkupi karhutla tersebut, artinya disitu terdapat peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat sikap tindak subjek hukum (individu ataupun korporasi). Peristiwa ini da­lam hukum positif Indonesia (Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan) terkategori sebagai pe­ristiwa hukum oleh karena sikap tindak tersebut bertentangan dengan hukum dalam sebutan pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan. Artinya, jika ini merupakan peristiwa hu­kum (peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum), maka sikap tindak itu merupakan perbu­at­an melawan hukum ataupun kejahatan.

Jika bertalian dengan kabut asap dari karhutla, maka peristiwa itu terkategori sebagai pen­ce­mar­an lingkungan, yang artinya masuk atau dimasukkannya energi dan/atau komponen lain ke dalam ling­kungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan (BML). Sementara jika berhu­bung­an dengan karhutla itu sendiri diklasifikasikan sebagai perusakan lingkungan yang diter­je­mah­kan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku ke­rusakan lingkungan hidup (KBKLH) sebagai ukuran batas perubahan yang dapat ditenggang oleh lingkungan untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Pengendalian Lewat Politik Hukum
Politik dan hukum itu adalah interdeterminan, sebab politik tanpa hukum adalah zalim, sedang­kan hukum tanpa politik adalah lumpuh. Sederhananya politik hukum berarti kebijaksanaan hu­kum, yang artinya merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Adapun arah politik hukum ling­kungan Indonesia saat ini termasuk dalam pengendalian karhutla adalah dalam politik per­lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tataran penguatan substansi hukum, politik hukum lingkungan termasuk dalam upaya pengendalian karhutla sebetulnya telah dikuatkan melalui UU No.32 Tahun 2009 (UUPPLH) de­ngan mengusung ide hukum dalam upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam arah segenap upaya pada politik hukum lingkungan termasuk dalam pengendalian karhutla tersebut secara norma telah didasarkan pada prinsip perlindungan HAM, pembangunan berkelanjutan, ekoregion, desentralisasi, otonomi daerah, dan perkem­bang­an isu global.

Sementara pada tataran penegakan hukumnya, dalam politik hukum lingkungan terhadap pengendalian karhutla saat ini dilakukan dengan empat strategi. Pertama, yakni dengan mem­per­kuat hubungan antara masyarakat dalam upaya pengendalian karhutla. Strategi ini dilakukan dengan mengadakan hotline system pengaduan dan dengan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi antara institusi yang terkait seperti Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Badan/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, yakni dengan mengharmonisasikan ide hukum UUPPLH ke dalam undang-undang sektor, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan dalam penyusunan peraturan daerah. Ketiga, yakni dengan menyamakan cara pandang dan langkah penegak hukum melalui one roof enforcement system untuk penyidik pegawai negeri sipil, polisi, dan jaksa. Sementara untuk hakim yakni dengan greening the bench melalui ser­tifikasi hakim lingkungan. Keempat, yakni dengan penguatan kesadaran masyarakat melalui upaya pendidikan lingkungan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi, penghargaan, dan keadilan.

Adapun permasalahan pada kerangka hukum nasional dan enforcement downsides pada politik hu­kum dalam pengendalian karhutla yang harus secara sistematis dan cepat diatasi yakni melalui u­pa­ya reformasi secara tersistematisasi dan dengan keterlibatan masyarakat sipil.Peranan Ke­men­terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggabungkan portofolio (lingkungan hidup dan kehutanan) merupakan suatu peluang untuk memastikan program-program yang di­kem­bangkan untuk merespon kendala-kendala dalam penegakan hukum. Begitu kentara selama ini, titik kelemahan penegakan hukum lingkungan lebih banyak disebabkan oleh langkanya ke­bera­daan kepulauan integritas (island of integrity) di antara aparatur penegak hukum, bukan di­karenakan oleh kelemahan peraturan perundang-undangan sebagai penyebab utamanya. Oleh ka­renanya, pengembangan dan pelaksanaan sistem integritas dalam penegakan hukum adalah men­jadi prioritas negara.

Biasanya yang menjadi persoalan dalam perkara karhutla, yakni jika memang benar telah terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan yakni terletak pada pembuktian, benarkah telah menyebabkan ke­rusakan lingkungan hidup? Disitulah membutuhkan pembuktian ilmiah yang dapat men­je­laskan causal connection (hubungan sebab akibat aktivitas dengan peristiwa pencemaran dan­/atau perusakan lingkungan hidup), breach of standard (pelanggaran baku mutu ataupun kriteria ba­ku kerusakan lingkungan hidup), injury (kerugian), dan money damage/ganti kerugian. Se­men­tara itu, alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup pada perkara karhutla ini, berdasarkan Pasal 96 UU No.32 Tahun 2009 (UUPPLH) terdiri atas: keterangan saksi, ke­terangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, dalam proses pemeriksaan di peng­adil­an pada perkara karhutla ini keberadaan keterangan ahli sangat diperlukan untuk meng­ungkapkan pembuktian ilmiah dalam memperjelas hubungan antara suatu kegiatan yang diduga sebagai sumber karhutla dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tertentu yang seringkali melibatkan masalah-masalah teknis ilmiah, antara lain melalui pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel di laboratorium.

Dalam pembuktian ilmiah pada perkara karhutla tersebut seharusnya juga dengan mem­per­hitung­kan kerugian yang ditimbulkan yang berada pada ranah kerugian ekologis, kerugian ekonomis, dan pemulihan bekas hutan dan/atau lahan yang terbakar. Pada tataran kerugian ekologis di­per­hitung­kan tentang bagaimana penyimpanan air, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pem­ben­tukan tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, pelepasan karbon, dan perosot karbon. Pada tataran kerugian ekonomis diperhitungkan tentang hilangnya umur pakai lahan dan limbah tebangan. Selain itu, yang juga tidak kalah pen­tingnya, yakni dengan memperhitungkan besaran biaya untuk pemulihan bekas hutan dan/atau la­han yang terbakar tersebut.

Terobosan Hukum
Sebagaimana pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/Pdt/2015 dalam per­kara PT Kallista Alam melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI disebutkan bahwa “Sekali lingkungan hidup mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas, maka u­pa­ya pemulihan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidup keadaan semula”. Berefleksi terhadap pertimbangan hukum tersebut, maka su­dah semestinya diimplementasikan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak karhutla dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen perizinan dan pengawasan terhadap pelak­sa­naan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan. Sementara terhadap pencemaran dan keru­sakan lingkungan hidup sebagai akibat dari dampak karhutla yang sudah terjadi harus dilakukan dengan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten baik se­cara administratif, keperdataan, maupun kepidanaan.

Sementara untuk terobosan hukum dalam politik hukum lingkungan dan kehutanan terhadap pengendalian karhutla sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) yang menem­pat­kan paradigma multidoor approach (Mas Achmad Santosa, 2017), dimana kejahatan pada bidang lingkungan, kehutanan dan sumber daya alam harus dipandang sebagai kejahatan lintas sektor (cross sector crimes) dan melibatkan berbagai rezim hukum. Melalui paradigma tersebut, maka mu­dah-mudahan keterbatasan satu undang-undang dapat dilengkapi dengan undang-undang lainnya. Dengan demikian, kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk dalam perkara karhutla ini dapat pula meliputi kejahatan pencucian uang, suap, gratifikasi, peng­hin­dar­an pajak ataupun kejahatan lainnya.

Dr. Muhamad Erwin, SH, MHum.
Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan STIHPADA.
Dr. Muhamad Erwin, SH, MHum. Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan STIHPADA. (Istimewa)

Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan STIHPADA

Like Facebook Sriwijaya Post Ya...

Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved