Terkait Larangan Pengelolahan Sumur Minyak Ilegal, Warga Minta Dodi Cabut Maklumat

Terbitnya maklumat yang ditandatangani Bupati, Kapolres dan Dandim Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terkait larangan melakukan penambangan dan eksplora

SRIPOKU.COM/Dho
TEMUI MASSA - Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin menemui ribuan massa yang memprotes Maklumat Pemkab terkait larangan pengelolahan sumur minyak tua karena berpotensi membahayakan keselamatan warga, karena sudah beberapa kali terjadi ledakan dan menimbulkan korban jiwa. 

SRIPOKU.COM, SEKAYU - Terbitnya maklumat yang ditandatangani Bupati, Kapolres dan Dandim Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terkait larangan melakukan penambangan dan eksplorasi di sumur-sumur minyak tua, ditentang warga dari lima Kecamatan. Mereka minta maklumat dicabut lanyaran dinilai menghilangkan penghasilan warga karena tidak bisa lagi bekerja dan mencari usaha di lokasi sumur minyak tersebut.

Sebagai bentuk protes, ribuan warga dari Kecamatan Babat Toman, Sanga Desa, Plakat Tinggi, Keluang dan Lawang Wetan, Selasa (17/9) mendatangi Kantor Bupati Musi Banyuasin (Muba),9/19). Mereka menuntut solusi atas dikeluarkannya maklumat larangan beraktivitas pengolahan minyak. Sebelum ke kantor bupati, warga yang datang dari berbagai lokasi pengolahan minyak, dengan menggunakan sepeda motor, minibus dan pickup/truk, mereka konvoi dan berkumpul di Masjid An-Nur Sekayu sejak pagi.

Ribuan Warga Geruduk Kantor Bupati Musi Banyuasin, Tolak Maklumat Bersama Soal Penambangan Minyak

Ultimatum Pidana dan Denda Pelaku Pembakaran Lahan di Kab. PALI, Polsek Talang Ubi Sebar Maklumat

Begitu dipastikan massa sudah berkumpul, mereka langsung bergerak menuju kantor bupati di Jalan Kol Wahid Udin yang jaraknya hanya 300 meter dari Masjid An-Nur. Beberapa alat peraga aksi, seperti spanduk dibentangkan sehingga menarik perhatian warga yang melintas di sepanjangh jalan tersebut. "Kami hanya cari makan, kalau ditutup anak istri kami ma makan apa," teriak salah satu warga saat berorasi dengan tujuan untuk menyemangati peserta aksi.

Dikatakan, jika hendak melarang hingga melakukan penutupan, Pemkab Muba, Pemprov Sumsel, hingga Pemerintah Pusat harus memiliki solusi terlebih dahulu. Bagaimana kelanjutan nasib ribuan orang yang menggantungkan penghidupan pada pertambangan minyak, terutama yang ilegal. "Mana solusinya, terus kemana kami," katanya.

Sementara Koordinasi Aksi Hendy Sofyan mengatakan, aksi yang digelar warga semata-mana menolak Maklumat Bersama yang dikeluarkan Bupati, Kapolres dan Dandim tentang larangan penambangan dan pengelolaan minyak secara ilegal. "Kami menolak tegas Maklumat Bersama Bupati, Kapolres, dan Dandim yang baru dikeluarkan beberapa pekan terakhir. Kami minta dilegalkan atau ada solusi lain untuk masyarakat yang selama ini mencari nafkah disana, pemerintah harua mengambil langkah cepay untuk memikirkan nasib kami," katanya.

Masyarakat yang berasal dari lima kecamatan tersebut diterima langsung oleh Bupati Muba, Kapolres Muba, Dandim, beserta jajaran OPD dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Bupati Muba H Dodi Reza Alex, ketika menemui pengunjuk rasa menjelaskan bahwa maklumat yang ia keluarkan itu merupakan arahan dari pusat yakni dari Presiden hingga tingkat daerah, dan maklumat tersebut sebagai bentuk sosialisasi pemerintah ke masyarakat. “Maklumat tersebut masih kami berlakukan, tetapi kita akan cari solusi terbaik agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Karena pemerintah bertugas menjalankan amanat Undang – undang, jika kita melanggar UU maka kita akan ditindak secara hukum," ujar Dodi.

Selain itu orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini menyampaikan dengan diharapkan tenang dan bicara dari hati ke hati supaya ada solusinya. “Kalau berkeras, jelas ini ada UU, tapi saya tidak mau rakyat dirugikan. Maka dari itu, nurut kata saya dan percayakan dengan saya agar semuanya berjalan dengan lancar," katanya. (dho)

Like Facebook Sriwijaya Post Ya...

Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved