Berita Ogan Ilir
Pelantikan DPRD Ogan Ilir Periode 2019-2024 Diwarnai Demo Mahasiswa, Protes Full Day School-Karhutla
Pelantikan DPRD Ogan Ilir Periode 2019-2024 Diwarnai Demo Belasan Mahasiswa, Soroti Full Day School dan Karhutla
Penulis: RM. Resha A.U | Editor: Sudarwan
Pelantikan DPRD Ogan Ilir Periode 2019-2024 Diwarnai Demo Belasan Mahasiswa, Soroti Full Day School dan Karhutla
Laporan wartawan Sripoku.com, Resha
SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Aksi damai mewarnai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (18/9/2019).
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyuarakan tuntutan mereka.
Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah isu yang terjadi di tengah masyarakat.
Pertama yaitu soal Full Day School yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.
"Full Day School seperti yang kita lihat, diterapkannya itu sampai jam 4 atau setengah 5 sore. Kami melihat itu justru akan menghilangkan lapangan pekerjaan khusus guru ngaji," ujar Koordinator Aksi, Najamuddin.
Selain itu, mereka juga membawa isu krusial seperti penanganan Kebakaran Lahan di Ogan Ilir, konflik agraria, transparansi pembangunan infrastruktur serta penerimaan pegawai di lingkungan Pemkab Ogan Ilir.
• VIRAL Foto Sepatu Jokowi Sebelum dan Sesudah Kunjungi Lokasi Kebakaran Hutan, Ini yang Dilakukannya
• Video: Link Live Streaming Persib Bandung vs Semen Padang TV Online Indosiar Sore Ini, Duel Seru!
• Nonton Gratis Link Live Streaming Borneo FC vs Madura United Liga 1, TV Online Indosiar Duel Seru!
Tidak hanya itu, mereka juga meminta kepada DPRD Ogan Ilir terpilih periode 2019 - 2024 juga lebih peduli dengan masyarakat.
Seperti memberikan bantuan kepada masyarakat saat kekeringan dan lain-lain.
"Agar apa yang jadi tuntutan kami dapat menjadi aspirasi. Masalah-masalah itu urgent sekarang, realitanya seperti itu. Kita harap segera direalisasikan," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Ogan Ilir Ahmad Yadi turun langsung menanggapi para massa tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya sudah berupaya menyampaikan permasalahan yang menjadi aspirasi tersebut ke instansi terkait.
"Kami sudah menyurati Kementrian Pendidikan, bahwa di daerah belum tentu cocok diterapkan kebijakan full day school itu. Karena masih banyak sekolah berbentuk Diniyah," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga telah mengupayakan beberapa tuntutan dalam aksi tersebut, beberapa waktu sebelumnya. Seperti soal penanggulangan bencana kebakaran lahan, dan lain-lain.
"Kita sudah semaksimal mungkin, 2014 sampai 2019 sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan sudah dimasukkan ke anggaran bencana tanggapan darurat," jelasnya.