Status Irjen Firli Dibahas Wanjakti

Menurutnya mutasi Firli yang terpilih menjadi pimpinan KPK akan dilakukan sebelum Desember tahun ini.

Status Irjen Firli Dibahas Wanjakti
SRIPOKU.COM/LENI JUWITA
Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri saat meyambangi Polres OKU, Sabtu (14/9/2019) 

JAKARTA, SRIPO -- Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Firli Bahuri disarankan berhenti sebagai Jenderal aktif Polri pasca dirinya terpilih sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, Firli masih aktif menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, akan dilakukan rapat Wanjakti menentukan status Irjen Firli. Menurutnya mutasi Firli yang terpilih menjadi pimpinan KPK akan dilakukan sebelum Desember tahun ini.

“Sebelum pelantikan nanti Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri akan melakukan rapat untuk mengganti sosok Kapolda Sumsel. Kan, masih (bulan Desember,” kata Dedi, Sabtu (14/9).

Sebelum resmi dilantik sebagai Komisioner KPK, Dedi menegaskan kembali Firli masih berstatus aktif dan menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Sumsel seperti biasa. Firli bersama empat komisioner KPK terpilih, tidak langsung mengemban amanat menahkodai lembaga anti rasuah tersebut. Pelantikan pimpinan KPK periode sebelumnya (2015-2019) digelar 21 Desember. Pimpinan KPK yang baru, diperkirakan dilantik di tanggal yang sama.

Irjen Firli terpilih menjadi Ketua KPK baru periode 2019-2023 Jumat (13/9) dini hari melalui voting oleh anggota Komisi III DPR. Selain Firli, empat wakil ketua KPK lainnya yakni Nawawi P, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Rencananya, Senin (16/9) DPR akan menggelar paripurna untuk menyetujui lima orang itu menjadi pimpinan KPK. Setelah itu, giliran Presiden Jokowi melantik pimpinan KPK baru karena pimpinan lama berakhir pada 20 Desember 2019.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Zulfan Lindan menegaskan jika nanti sudah dilantik, Firli harus berhenti sebagai jenderal polisi aktif. “Akhirnya pensiun, otomatis. Ketika jadi komisioner KPK aktif, dia harus berhenti kalau tidak, khawatir bakal ada konflik kepentingan. Dia harus berhenti jadi jenderal aktif dan sebagai kapolda,” tegas Zulfan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, selain pengesahan pimpinan KPK terpilih, paripurna juga kemungkinan mengagendakan pembacaan sejumlah surat presiden (Surpres) mengenai sejumlah revisi undang-undang. “Tanggal 16 (Senin besok) itu memang ada beberapa keperluan paripurna, sudah dijadwalkan. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akan mengesahkan pimpinan KPK yang terpilih 5 orang,” ujar Fahri.

“(Dan) suratnya Pak Jokowi terkait RUU, beberapa RUU. Karena Presiden mengajukan beberapa RUU lagi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan empat poin yang tidak disetujui dirinya atas beberapa poin substansi dalam draf RUU KPK. “Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK,” ujar Jokowi, Jumat (13/9) di Istana.

Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar saat ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan penyelidik dan penyidik KPK bisa berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) “Yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” imbuhnya.

Ketiga, Jokowi mengatakan tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurut dia, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.
Keempat, Jokowi menyatakan tidak setuju apabila pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikeluarkan dari lembaga antirasuah dan diberikan kepada kementerian atau lembaga lainnya.

“Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” tegasnya. (tribun network/ther/fik)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved