Berita OKI

Daerah Pantai Timur Sumatera Masuk Nomor 5 dari 65 Daerah di Indonesia yang akan Dimekarkan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendukung sepenuhnya jika nantinya Pantai Timur itu akan menjadi kabupaten baru.

Daerah Pantai Timur Sumatera Masuk Nomor 5 dari 65 Daerah di Indonesia yang akan Dimekarkan
TRIBUN SUMSEL.COM/NANDO ZEIN
Bupati OKI Iskandar SE saat di wawancarai, setelah upacara bendera HUT ke-74 RI di kantor Bupati OKI, Sabtu (17/8/2019). 

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG -- Hingga saat ini daerah Pantai Timur masih menginduk dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang berbatasan langsung dengan provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

Masyarakat di Pantai Timur Sumatera ini sudah sangat menginginkan pisah dari kabupaten OKI. Sehingga rencana pemekaran wilayah yang digaungkan beberapa tahun lalu kini mulai menampakkan hasilnya.

Bahkan Pemerintah dan DPR RI  sudah berencana akan mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru menjadi Undang-Undang.

Maka perlu kiranya mendukung keputusan tersebut karena Pantai Timur masuk nomor  5 dari 65 Kabupaten kota di seluruh Indonesia yang akan dimekarkan.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendukung sepenuhnya jika nantinya Pantai Timur itu akan menjadi kabupaten baru.

Driver Online Rifki Membawa Mobil Daihatsu Sigra Hilang Kontak, Terdeteksi di Bukit Siguntang

Kapolres Banyuasin AKBP Danny akan Berdayakan SDM Kepolisian dan Masyarakat, Tindak Tegas 3C

Jadi Saksi Tipikor Tapal Batas Kota, Pejabat Pemkot Palembang Banyak Lupanya Saat Dicecar Pertanyaan

Bupati OKI Iskandar SE menyatakan dukungan dari pemerintah dalam pembentukan DOB di Pantai Timur.

"Saya mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat untuk menjadikan Pantai Timur Daerah Otonomi Baru (DOB),"

"Yang bertujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah-daerah agar terjadi pemerataan, dan menumbuhkan ekonomi masyarakat," ucapnya, saat di wawancarai Tribunsumsel.com, Senin (19/8/2019).

Pemekaran wilayah yang akan dilakukan sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kita tunggu saja keputusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini keputusan presiden dan DPD RI," jelasnya.

Editor: Tarso
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved