Berita Palembang

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Imbau Kepala Sekolah Harus Transparan Pengelolaan Dana BOS

Dinas Pendidikan kota Palembang menghimbau kepada Kepala Sekolah agar pengelolaan dana BOS harus melalui perencanaan dan transparansi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Imbau Kepala Sekolah Harus Transparan Pengelolaan Dana BOS
SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pihak sekolah, Dinas Pendidikan kota Palembang menghimbau kepada Kepala Sekolah agar pengelolaan dana BOS harus melalui perencanaan dan transparansi.

"Ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana BOS, dan juga tentunya kami mengajak pihak sekolah dan masyarakat secara bersama dalam pengelolaan dana BOS tersebut," ujar Kepala Dinas Pendidikan kota Palembang Akhmad Zulinto.

Zulino juga mengatakan hal ini dilakukan karena maraknya pemberitaan yang beredar khususnya sekolah yang tidak transparan dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

"Sehingga menjadi pertanyaan bagi para orangtua siswa bagaimana alokasi dana Bos ini digunakan. Maka dari itu baik sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) harus transparan,” katanya.

Segala kegiatan operasional sekolah tentu menggunakan dana bos. bukan berarti gurunya harus cari tahu.

"Yang jelas pihak sekolah terutama kepala sekolah harus memberitahukan sesuai program mengenai sumber-sumber dana yang digunakan seperti ingin meningkatkan sarana untuk kualitas pendidikan atau kalau ada penataran guru pihaknya akan memberikan bantuan berupa uang transport," jelasnya.

Dasar dari penganggaran BOS adalah untuk membantu sekolah, berdasarkan jumlah siswa, setiap siswa mendapatkan dana alokasi pemerintah dalam bentuk BOS.

Sidang Dugaan Korupsi Tugu Tapal Batas Palembang-Ogan Ilir, Terdakwa Ichsan Palsukan Tanda Tangan

Wanita Ini Rela Tinggalkan Keluarga Demi Cari Masyarakat Penderita Bibir Sumbing

Kisah Miris Ratu Sosialita di Baturaja OKU, Habiskan Rp 2,1 Miliar Uang Hasil Kejahatan

”BOS ini digunakan untuk siswa yang dikelola oleh sekolah, untuk itu perlu dalam hal pengelolaan BOS ini adanya perencanaan. Keterbukaan dan transparansi agar betul-betul berguna dan dimanfaatkan oleh siswa tersebut," ujarnya.

Sementara itu, dia juga menambahkan dalam pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke Dinas Pendidikan, harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah serta orang tua murid.

"Dalam penggunaan dana bos tersebut jangan sampai guru dan warga sekolah tidak tahu, ini lah yang kami sebutkan sekolah harus transparan terkait dana bos bukan berarti bagi-bagi uang. Itu salah," katanya.

Kegunaan dari dana tersebut harus diberitahu kepada guru dan warga sekolah agar tidak menimbulkan pertanyaan kemana saja dana tersebut. Contoh, untuk keperluan mendidik ini untuk keperluan transport.

Hasil kesepakatan juga harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen keperluan sekolah.

“Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bos ini, kepada sekolah yang menerima dana tersebut dapat membuat laporan rincian realisasi penggunaannya," ujarnya.

Laporan penggunaan dana BOS tersebut tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan dan pertanggungjawabannya serta para walisiswa juga bisa mengetahui. (ts/elm)

Editor: Tarso
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved