Berita Palembang

Ombudsman Pantau Kajian Pemkot Palembang Terkait Besaran Nilai Pajak Baru

Sepekan pasca rekomendasi dari Ombudsman Sumsel, mengenai kenaikan PBB, Pemerintah Kota Palembang belum mengeluarkan kebijakan baru lagi.

Ombudsman Pantau Kajian Pemkot Palembang Terkait Besaran Nilai Pajak Baru
Dok. Humas Pemkot Palembang
Ombudsman RI Perwakilan Sumsel disambut Plh Sekda Kota Palembang K Sulaiman Amin, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. 

Laporan wartawan sripoku.com, Yandi Triansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kepala Ombudsman Sumsel M Adrian, akan memantau langsung perkembangan kajian yang dilakukan oleh Pemkot Palembang terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman terkait persoalan PBB.

Menurut dia, walikota diberikan waktu selama satu bulan. Tidak boleh lebih dari waktu yang diberikan.

"Nampaknya tim pemkot terus melakukan kajian dan simulasi terbaik buat solusi ini, sesuai dg LAHP, pemkot di beri waktu 30 hari, minggu kedepan ini kami akan pantau langsung perkembangannya," kata dia, Minggu (14/7) saat dihubungi. 

Sepekan pasca rekomendasi dari Ombudsman Sumsel, mengenai kenaikan PBB, Pemerintah Kota Palembang belum mengeluarkan kebijakan baru lagi. 

Pemkot Palembang mengaku masih melakukan penyelesaian kajian yang dilakukan Pemkot Palembang. 

Juru Bicara Walikota Palembang, Reza Pahlevi mengatakan, kajian yang dilakukan Pemkot Palembang sebentar lagi rampung. 

Menurut dia, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan kebijakan baru mengenai PBB.

"Bocorannya pemberian stimulus atau pengurangan otomatis atas selisih kenaikan PBB," kata Reza.

Namun Reza belum mau mengatakan berapa persen pengurangan yang diberikan kepada setiap wajib pajak.

Halaman
12
Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved