Berita Palembang

Perusahaan Fintech Lokal Harus Mendaftar ke Kantor OJK, Ini Ciri-Ciri Fintech Ilegal

Meski dibuat dan beroperasional di daerah, fintech lokal tetap harus mendaftarkan fintech yang dikelola ke kantor OJK Pusat di Jakarta.

Perusahaan Fintech Lokal Harus Mendaftar ke Kantor OJK, Ini Ciri-Ciri Fintech Ilegal
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel, Panca Hadi Suryatno saat memaparkan tentang fintech Peer to Peer (P2P) Lending, Selasa (25/6/2019). 

Laporan wartawan sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini perusahaan fintech peer to peer (P2P) Lending tidak hanya didirikan oleh pengusaha di Jakarta, beberapa fintech pun ada yang lahir dari beragam daerah tak terkecuali di Palembang.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel, Panca Hadi Suryatno, mengatakan meski dibuat dan beroperasional di daerah, fintech lokal tetap harus mendaftarkan fintech yang dikelola ke kantor OJK Pusat di Jakarta.

"Fintech lokal harus segera mendaftarkan diri agar diberi izin operasional. Untuk semua proses pendaftaran belum bisa di kantor perkawilan, harus ke pusat," katanya pada kegiatan Media Sharing bersama media di Kantor Perwakilan OJK Regional 7 Sumbagsel, Selasa (25/6/2019).

Lamanya proses pengajuan pendaftaran paling lambat akan dilakukan 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

Dalam masa pengajuan tersebut akan ditentukan apakah fintech tersebut laik artinya pendaftaran diterima atau ditolak karena ada beberapa dokumen yang kurang.

Jika pengajuan pendaftaran diterima maka lembaga pengelola fintech tersebut akan diundang untuk melakukan presentasi produk dan bila laik akan dipromosikan sebagai fintech yang terdaftar.

"Tim dari OJK Pusat juga akan menguji keandalan sistem dan melakukan site visit hingga fintech benar-benar lulus proses pendaftaran," jelas Panca.

Setelah proses pendaftaran, fintech yang baru terdaftar juga diwajibkan untuk melakukan pengajuan izin. Proses perizinan paling lama satu tahun sejak terdaftar. Jika tidak, surat tanda bukti terdaftar dinyatakan batal.

Persetujuan permohonan izin paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya dokumen sesuai persyaratan.

Halaman
1234
Penulis: Rahmaliyah
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved