Lapor Mang Sripo

Larangan Terima Parcel Lebaran

Ada larangan untuk semua yang terlibat di lingkungan PNS tidak menerima parcel atau bingkisan lainnya pada momen lebaran. Kepada pihak terkait, kami m

Larangan Terima Parcel Lebaran
Sriwijaya Post edisi cetak
Larangan Terima Parcel Lebaran. 

SRIPOKU.COM- Tahun lalu atau malah beberapa tahun sebelumnya, ada larangan untuk semua yang terlibat di lingkungan PNS tidak menerima parcel atau bingkisan lainnya pada momen lebaran. Kepada pihak terkait, kami mengharapkan larangan tersebut kembali diberlakukan pada lebaran kali ini.

Kami menilai, tidak menerima parcel bisa menghindarkan dugaan-dugaan negatif untuk mereka sendiri mengingat jaman sekarang kalau menerima apa-apa bisa disalahartikan.

Kalau memang ada aturannya, kami mengharapkan ada tindakan tegas sehingga ada efek jera untuk yang memberi maupun yang menerima.
0812719960xx

PNS Pemkot Palembang Dilarang Terima Parcel Lebaran

Pengiriman Kartu Lebaran dan Parcel via Pos Pendopo PALI Semakin Tahun Bertambah Sepi

Jawaban
Kami meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menerima apapun baik itu berupa parcel maupun uang dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Kita sudah dapat imbauan dari KPK dan sekaligus walikota mengenai ASN terima apapun pemberian dari relasi dan sebagainya yang menyangkut pekerjaan. Pemkot Palembang dapat melakukan pecegahan gratifikasi terkait hari raya Idul Fitri. Penegasan itu juga disampaikan KPK melalui

surat edaran dengan nomor:
B/3956/GTF.00.02/01-13/2019 terkait pencegahan gratifikasi. Kami akan melakukan pemantauan terhadap ASN yang dengan sengaja menerima apalagi sampai meminta gratifikasi dengan alasan apapun. Jika terbukti sanksi terberatnya bisa diberikan sanksi sesuai aturan Undang-undang (UU) ASN. Dalam surat edaran yag disampaikan KPK juga, bagi ASN yang dengan sengaja melakukan permintaan dana, sumbangan atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) di luar tunjangan yang diberikan pemerintah, maka ada sanksi pidana bagi mereka yang melakukan hal tersebut. Gratifikasi apapun tidak boleh. Kami harap seluruh pejabat OPD (Organsiasi Perangkat Daerah) dan ASN di lingkungan Pemkot dapat mematuhinya, ini juga berlaku bagi pegawai honorer.

Kami juga berharap perusahaan swasta ataupun masyarakat dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dengan tidak memberika gratifikasi dan melaporkan jika ada ASN yang meminta-minta gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai ASN. Karena itu menjadi langkah kita melakukan pencegahan praktik-praktik korupsi," kata dia. (axl)

Ratu Dewa
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang

Keterangan:
Jika Anda ingin menyampaikan keluhan, kritik dan saran tentang pelayanan publik, silahkan mengirimkan ke: SMS: 0811710188, Fax: 0711-447071, E-mail: sriwijayapost@yahoo.com, Facebook: Sriwijaya Post

===

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved