Demo Rusuh di Kantor Bawaslu PALI

Aliansi Mantab Minta PSU di Kabupaten PALI, Bawaslu PALI Pastikan tak Bisa, Persilahkan PHPU di MK

Aliansi Mantab Minta PSU di Kabupaten PALI, Bawaslu PALI Pastikan tak Bisa, Persilahkan PHPU di MK

Aliansi Mantab Minta PSU di Kabupaten PALI, Bawaslu PALI Pastikan tak Bisa, Persilahkan PHPU di MK
SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA
Aksi demo rusuh di depan Kantor Bawaslu Kabupaten PALI, Sumatera Selatan, Jumat (3/5/2019). 

Ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tanah Abang Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kabupaten PALI, Jumat (3/5/2019).

Massa aksi yang berorasi di depan Kantor Bawaslu Kabupaten PALI di Jalan Merdeka Kecamatan Talang Ubi ini bermula dengan aksi saling dorong hingga berujung kericuhan.

Massa aksi menuntut dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab Kabupaten PALI lantaran mereka menilai banyak kecurangan terjadi di lapangan, seperti tidak adanya saksi saat pleno dilakukan dari tingkat PPK.

Unggah Foto Masa Kecil, Naysilla Mirdad Disebut Mirip Banget Artis Cilik di Sinetron Terkenal Ini

Aliansi Mantab Minta PSU di Kabupaten PALI, Bawaslu PALI Pastikan tak Bisa, Persilahkan PHPU di MK

3 Artis Caleg Ini Gagal ke Senayan DPR RI, Sama Seperti Ahmad Dhani yang Raih 35 Ribu Suara

Pantauan Sripoku.com di lapangan, akibat kerusuhan ini setidaknya 10 anggota kepolisian baik dari Polres Muaraenim dan Polsek Talang Ubi mengalami luka pada bagian kepala sehingga mendapat perawatan medis.

Saling lempar batu dari warga ini sempat dihalangi oleh anggota kepolisian.

Sejumlah warga terdata sedikitnya 24 orang baik bapak-bapak dan ibu-ibu diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Muaraenim.

Plt Kepala Kesbangpol PALI, Rizal Fahlevi mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan apa yang telah terjadi pada hari ini, lantaran diduga dilakukan dari keluarga calon legislatif tidak terpilih dari dapil 3.

"Aliansi ini tidak terdaftar di Kesbangpol PALI, jadi seharusnya ini tidak terjadi. Tentu dalam mekanismenya seharusnya mereka protes dari tingkat KPPS dan PPK bukan saat pleno KPU," jelas Rizal Fahlevi.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved