Berita Palembang

Rata-rata Lama Sekolah di Sumsel Jauh Dari Target, Pemrov Sumsel Prioritaskan Masalah Ini

Kendati sudah difasilitasi dengan kemudahan dalam menjangkau pendidikan, nyatanya rata-rata lama sekolah (RLS)

Dok. Humas Pemprov Sumsel
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya 

"Saya bisa beri contoh, di wilayah pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir ini misalnya, dalam 15 desa tidak ada satu pun gedung SMA. Tentu saja ini sangat miris, mengingat pemerataan pendidikan harusnya mencapai seluruh pelosok desa dan kelurahan," ungkapnya.

Maka itu ia berharap ke depan dalam satu kecamatan minimal ada 3 SMA ataupun SMK. Dengan demikian, pemerataan sekolah ini sangat penting, sampai ke simpul-simpulnya.

"Selanjutnya Pemrov Sumsel berkomitmen tetap akan melanjutkan sekolah gratis. Walaupun ada beberapa hal yang harus diubah nantinya. Saya bersama Gubernur sepakat selain pemerataan sekolah, menginkan yang namanya sekolah gratis harus benar-benar gratis," tegasnya.

Lanjutnya, meskipun ada sekolah yang berbayar sesuai dengan standar sekolah, namun harus transparan dan diatur mekanismenya. "Sekolah yang berbayar nanti kualitasnya memang harus bagus. Kalau tidak secara otomatis akan turun grade dan menghilangkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Kemudian untuk selanjutnya bagi masyarakat yang ingin mengambil paket, mulai dari paket A, B, dan C juga harus gratis, atau ditanggung biayanya oleh pemerintah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena tujuaannya untuk meningkatkan kualitas SDM di Sumsel, juga keinginan pemprov untuk mencapai RLS kelas X SMA bisa terealisasi," terangnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Sumsel Drs H Widodo MPd menambahkan, pihaknya siap mendukung dan menjalankan kebijakan ini demi kemajuan pendidikan di Sumsel. Termasuk soal sekolah gratis dan peningkatan RLS. "Kita sedang menyusun untuk menentukan grade sekolah, mana yang layak memungut iuran dan mana yang benar-benar gratis," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga Disdik Sumsel melaporkan saat ini di Disdik Sumsel selain membawahi SD, SMP, SMA LB dan SMA/SMK, juga membawahi sebanyak 20 ribu lebih guru.

"Rincianya ada 9.900 guru ASN dan 11.500 guru honorer. Untuk melayani guru sebanyak itu dengan cuma 4 Kepala Bidang (Kabid) cukup sulit. Ditambah lagi sebaran guru-guru ini sangat luas yaitu seluruh Sumsel. Sebenarnya Disdik membutuhkan UPTD (Unit Pelaksana Teksnis Dinas) yang disebar di kabupaten/kota di Sumsel," ujarnya. 

Penulis: Yuliani
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved