Rata-rata Lama Sekolah di Sumsel Jauh Dari Target, Pemrov Sumsel Prioritaskan Masalah Ini

Laporan wartawan Sripoku.com, Yuliani

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kendati sudah difasilitasi dengan kemudahan dalam menjangkau pendidikan, nyatanya rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat di Sumsel masih jauh dari harapan.

Target pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel pun akan menaikkan RLS ini dalam tenggat waktu lima tahun ke depan minimal kelas X SMA.

Hal ini diungkapkan langsung Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya saat mengunjungi kantor Disdik Sumsel, Kamis (3/1/2019).

Menurutnya pemprov Sumsel sudah memasukkan persoalan RLS ini dalam skala prioritas.

"Saat ini yang kami terima informasinya justka RLS masyarakat di Sumsel berkisar pada 8 tahun saja yakni di kelas VIII SMP," ujarnya.

Menurutnya angka tersebut masih jauh dari target nasional yakni program 12 tahun sekolah atau batas XII SMA. Maka itu bagi Mawardi tugas ini bisa dikatakan antara ringan dan berat.

"Namun saya yakin dalam kurun waktu 5 tahun ke depan RLS sudah menyentuh angka minimal, setidaknya kelas X SMA," tegasnya.

Mawardi menjelaskan, caranya agar masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan hingga ke jenjang pendidikan menengah (dikmen) yakni dengan pemerataan fasilitas sekolah seluruh Sumsel.

Artinya jangan fasilitas sekolah yang terpusat di suatu tempat atau wilayah saja yang diberi perhatian penuh.

"Saya bisa beri contoh, di wilayah pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir ini misalnya, dalam 15 desa tidak ada satu pun gedung SMA. Tentu saja ini sangat miris, mengingat pemerataan pendidikan harusnya mencapai seluruh pelosok desa dan kelurahan," ungkapnya.

Maka itu ia berharap ke depan dalam satu kecamatan minimal ada 3 SMA ataupun SMK. Dengan demikian, pemerataan sekolah ini sangat penting, sampai ke simpul-simpulnya.

"Selanjutnya Pemrov Sumsel berkomitmen tetap akan melanjutkan sekolah gratis. Walaupun ada beberapa hal yang harus diubah nantinya. Saya bersama Gubernur sepakat selain pemerataan sekolah, menginkan yang namanya sekolah gratis harus benar-benar gratis," tegasnya.

Lanjutnya, meskipun ada sekolah yang berbayar sesuai dengan standar sekolah, namun harus transparan dan diatur mekanismenya. "Sekolah yang berbayar nanti kualitasnya memang harus bagus. Kalau tidak secara otomatis akan turun grade dan menghilangkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Kemudian untuk selanjutnya bagi masyarakat yang ingin mengambil paket, mulai dari paket A, B, dan C juga harus gratis, atau ditanggung biayanya oleh pemerintah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena tujuaannya untuk meningkatkan kualitas SDM di Sumsel, juga keinginan pemprov untuk mencapai RLS kelas X SMA bisa terealisasi," terangnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Sumsel Drs H Widodo MPd menambahkan, pihaknya siap mendukung dan menjalankan kebijakan ini demi kemajuan pendidikan di Sumsel. Termasuk soal sekolah gratis dan peningkatan RLS. "Kita sedang menyusun untuk menentukan grade sekolah, mana yang layak memungut iuran dan mana yang benar-benar gratis," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga Disdik Sumsel melaporkan saat ini di Disdik Sumsel selain membawahi SD, SMP, SMA LB dan SMA/SMK, juga membawahi sebanyak 20 ribu lebih guru.

"Rincianya ada 9.900 guru ASN dan 11.500 guru honorer. Untuk melayani guru sebanyak itu dengan cuma 4 Kepala Bidang (Kabid) cukup sulit. Ditambah lagi sebaran guru-guru ini sangat luas yaitu seluruh Sumsel. Sebenarnya Disdik membutuhkan UPTD (Unit Pelaksana Teksnis Dinas) yang disebar di kabupaten/kota di Sumsel," ujarnya.