Berita Palembang

Tanggapi Aksi Walk Out Paslon Saat Pleno, KPU Palembang Tegaskan Ini Soal Pemiliha Suara Ulang

Aksi Walk Out yang dilakukan oleh tim saksi Paslon Sarimuda-Abdul Rozak (Sadar) dan Paslon Akbar-Hernoe (Akhor) ditanggapi oleh Ketua Panwaslu

Tanggapi Aksi Walk Out Paslon Saat Pleno, KPU Palembang Tegaskan Ini Soal Pemiliha Suara Ulang
SRIPOKU.COM/RANGGA ERFIZAL
Suasana Rapat Pleno yang dilakukan di Kantor KPU Kota Palembang, Rabu (4/7). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rangga Erfizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Aksi Walk Out yang dilakukan oleh tim saksi Paslon Sarimuda-Abdul Rozak (Sadar) dan Paslon Akbar-Hernoe (Akhor) ditanggapi oleh Ketua Panwaslu dan Ketua KPU Palembang.

Tanggapan ini diberikan saat memasuki waktu istirahat, setelah melakukan rekapitulasi, Rabu (4/7).

Syarifudin, Ketua KPU Palembang mengatakan, adanya saksi paslon yang mengajukan keberatan akan dicatat pada formulir D2. 

Pihaknya meminta keberatan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu ataupun Bawaslu Sumsel karena menjadi ranah badan pengawas pemilu.

Menurutnya KPU tidak berhak melakukan pemilihan ulang

"Tentu kita (KPU) tidak bisa melakukan pemilihan ulang. Panwas dan Pengadilan lah yang bisa merubah rekomendasi. KPU tidak berhak mengadakan pemilihan ulang," ujarnya.

Menanggapi keluhan DPT tersebut, Syarifudin mengaku KPU Kota Palembang telah mengesahkan pada 25 Mei lalu daftar DPT wilayah Kota Palembang. Meskipun pada tuntutan ditemukan ada dua nama semuanya sudah diantisipasi oleh KPU.

"Untuk masalah DPT sudah kami lakukan pengecekan, yang namanya terdaftar dua sudah kami arsir. Ingatlah kita ini kota, orietasi kita ke Kota. Semua yang ada di Kota sampaikan ke kota. Untuk suara DPT Kota Palembang sama dengan DPT untuk Pilgub," bebernya.

Lanjut Syarifudin, adanya gugatan pada sidang pleno tidak akan mengganggu jalannya sidang yang berlangsung mulai tanggal 4-6 Juli mendatang.

"Meski banyak interupsi, kita tetap akan melakukan sidang pleno sampai selesai. Karena tanggal 6 semuanya harus sudah diumumkan. Kalau tidak, kami menyalahi aturan," ujar Ketua KPU Palembang tersebut.

Sementara itu, Ketua Panwas M Taufik mengaku siap menerima laporan jika pihak yang bersangkutan berkeberatan dan merasa dicurangi. Menurutnya, Form D2 terbuka untuk setiap paslon yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan.

"Sesuai aturan KPU keberatan tersebut harus dimasukan ke dalam form D2. Kalau tuntutan mengenai DPT sudah ada cuma baru tembusan ke (Panwas).  Melalui mekanisme pleno tetap jalan, tidak masalah. Semua kewenangan dari KPU," tutupnya.

Baca: Wisata Kuliner di Festival Kuliner PIM, Ada Diskon 20 Persen Pakai Kartu Ini, Catat Tanggalnya!

Baca: Sempat Jadi DPO, 2 Pria Pencuri Kotak Amal Masjid Ini Berhasil Dibekuk, Ini Ancaman Hukumannya

Baca: Palembang Brothers Desak PT Waskita Karya Segera Perbaiki Jalan Rusak Sepanjang LRT

Baca: Pemilihan Gubernur Sumsel, Pasangan Dodi-Giri Raih Suara Terbanyak di Kabupaten Musirawas

Baca: Terekam kamera, Saat Ada Wanita Ingin Bunuh Diri Warga yang Melihat Berteriak agar Cepat Lompat

Baca: Terekam kamera, Saat Ada Wanita Ingin Bunuh Diri Warga yang Melihat Berteriak agar Cepat Lompat

Baca: Dibantai Vietnam 6 - 0 Timnas Indonesia Satria Bagja Akui Tim Kurang Istirahat

Baca: Merasa Dicurangi, Paslon Sadar Pilih WO dari Sidang Pleno dan Tuntut Pemilihan Ulang

Baca: Andalkan LRT, Lalu Lintas Saat Asian Games 2018 di Palembang Dipastikan tak Bermasalah  

Baca: Jelang Tahun Ajaran Baru, Permintaan Akte Kelahiran Capai 200 Per Hari, Ini Syarat Pembuatan Akte

Baca: Keinginan AEP untuk Memiliki Sepeda Motor dengan Cara Mencuri, Kandas

Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved