Dinilai Janggal, GPPMP Minta KPU Sumsel Dibawa ke DKPP dan Gakkumdu Terkait Penetapan DPT  

Baca: Minimalisir Kecelakaan, Satlantas Polres Muaraenim Turunkan 40 Personil Operasi Patuh Musi 2018  

Mantan Komisioner KPU Pagaralam ini telah meminta dijelaskan metode menginput data. Cacat prosedur merekap itu secara manual, padahal pakai Sidalih. Selisih dari rekap manual berjenjang menggunakan Sidalih 45 ribu lebih harus dibersihkan, kemudian bisa menyusut terus untuk perbaikan.

Keterbatasan SDM dan ketidakprofesionalan KPU hingga menetapkan DPT masih carut marut, alasannya beberapa personel yang pegang Sidalih ada yang sakit dan melahirkan.

"Rekomendasi kita pembatalan DPT, memasukkan yang harusnya masuk dan mengeluarkan yang harusnya dikeluarkan. Dengan batas waktu sampai besok 27 April. Dan menetapkan DPT. Sanksi pelanggaran administrasi.

Soal pelanggaran lain masih kita lihat. Kalau mereka tidak lakukan rekapitulasi ulang berjenjang bisa kena DKPP. Kita terus memantau," jelas dosen luar biasa UKB.

Baca: Tak Ingin Kejadian di Aceh Terulang, SKK Migas Sumbagsel Perketat Pengawasan Illegal Drilling

Dijelaskannya, untuk Palembang masalah pokok KPU Palembang menetapkan DPT tidak berdasarkan rekap manual PPK dan PPS melainkan menginput langsung dari Sidalih. Menjadi selisih 123.000.

Ketidakprofesinalan yang luar biasa. Saat rapat pleno di KPU Provinsi mereka menyerah. Pada sesungguhnya mereka menunggu rekomendasi dari Bawaslu. SDM dan waktu yang menghambat input data manual sidalih.

Pagaralam data manual tidak sama dengan Sidalih. Sudah diminta Panwas berdasarkan rekap berjenjang sama dengan kabupaten kota lainnya. Untuk itu, pihaknya minta rekap terakhir dengan Sidalih.

Baca: Kombes Pol Farman Antusias Blender 1,8 Kg Sabu-sabu dan Ekstasi 

"Kelebihan DPT bisa jadi penggelembungan surat suara dan penggelembungan suara dan bisa memicu Pilkada yang tidak berintegritas. Bisa memicu PSU sebagian atau seluruhnya, tapi kita tidak berharap karena biasa Pilkada itu besar.

OKI lebih pada orangnya belum punya NIK. Banyuasin mungkin saja selesai mudah-mudahan clear. Mari kita selamatkan Pilkada," jelas alumni FE UMP ini menambahkan.

Menanggapi aksi demo, Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Sumsel Henny Susantih SPd MSi mengatakan, dari awal pihaknya sudah bekerja dan tidak pernah menutupi ini memang belum clear.

Baca: 14 Hari Razia Operasi Patuh Musi, Pengendara Pakai Handphone Dijalan Juga Jadi Sasaran Petugas

Ia mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan dan turut ke bawah dan juga melakukan tugas sesuai aturan bahwa dalam proses ini masih belum sempurna dan itu diakui.