Khunsta, Bukan LGBT

Oleh: Muhammad Adil

(Dosen Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang)

Diskursus LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) perlu ditanggapi secara akademik dengan memosisikan pembahasannya antara lain melalui pendekatan fikih atau studi hukum keluarga Islam (fikih or Islamic family law approach).

Tujuannya, supaya masyarakat, terutama masyarakat Muslim mendapatkan pemahaman yang utuh tentang duduk persoalannya.

Dan, bagi umat serta pihak lain yang terkait, dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan tanggapan dan penilaian.

Memosisikan, maksudnya, mencari solusi yang adil dan bijaksana untuk mereka sebagai bentuk partisipasi akademik yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat.

Jika, ada cantolan aturannya dalam teks-tek suci keagamaan, maka keberadaan mereka harus diakui.

Tapi, jika tidak, maka perlu diluruskan.

Manfaat lainnya, agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat untuk membantu menyelesaikan dan memperjelas kondisi mereka.

Demi hidup berdampingan secara lebih layak sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Kita tahu, bahwa keberlakuan suatu hukum harus dilihat menyeluruh, tidak hanya sebagian saja, misalnya, hanya melalui pendekatan yuridis normatif, tetapi juga perlu pendekatan lain, yaitu filosofis dan sosiologis.

Fikih dalam sejarah perjalanannya, senantiasa menampilkan ketiga pendekatan ini secara bersamaan.

Karenanya, fikih selalu digunakan sebagai rujukan oleh umat Islam dalam mengurai kasus-kasus yang baru muncul di masyarakat.

Karenanya pula, keputusan dan kesimpulan fikih, tidak jarang masih sesuai untuk waktu yang cukup panjang. Meskipun, sejatinya fikih itu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada masa itu.

Atau, dalam arti kata yang lain, fikih itu memiliki watak temporal.