BPS Empatlawang Sebut Indikator Penentuan Daerah Tertinggal Bukan Ranah Mereka

Pernyataan bupati Empatlawang, H. Syahril Hanafiah yang menyebutkan data harus benar - benar akurat, jangan sampai untuk menginginkan

Penulis: Awijaya | Editor: Reigan Riangga
SRIPOKU.COM/AWIJAYA
Kasubag tata usaha BPS Empatlawang, Aharmisa. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Awijaya

SRIPOKU. COM, EMPATLAWANG - Pernyataan bupati Empatlawang, H. Syahril Hanafiah yang menyebutkan data harus benar - benar akurat, jangan sampai untuk menginginkan suatu capaiaan membuat data yang tidak tepat dan berakibat fatal, saat musrenbag di gedung serba guna pemkab Empatlawang, Selasa (27/3/2018).

Syahril juga menyebut Kabupaten Empatlawang sebetulnya masih miskin dan butuh bantuan, namun sudah bebas dari status daerah tertinggal sehingga bantuan tertentu, tidak ada bantuan lagi yang masuk ke Empatlawang.

Hal ini mendapat respon dari Badan Pusat Statistik (BPS) Empatlawang, melalui bagian kasubag tata usaha, Aharmisa saat dikonfirmasi Sripoku.com mengatakan, bukan ranah pihaknya mengenai indikator penetuan daerah tertinggal.

Baca: Banyak Kerugian, Bupati Syahril Usulkan Kabupaten Empatlawang Kembali Menjadi Daerah Tertinggal

"bukan ranah BPS kalau indikator penetuan daerah tertinggal, "ungkap Aharmisa di ruang kerjanya.

Dijelaskanya, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016, Kabupaten Empatlawang berada peringkat empat urutan terbawa di Provinsi Sumsel, dengan indeks 64,00. (*)

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved