KPU Diminta Bikin Formula Jadikan Pilkada Seolah Kewajiban, Bukan Sekadar Hak

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara diharapkan mampu mencarikan formula menjadikan Pilkada seolah "kewajiban" bersama guna meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.

Pemerhati Sosial Politik Drs Bagindo Togar Butar-Butar mengatakan, bagaimana peningkatan partisipasi pemilih.

Sepanjang masalah Pilkada di Indonesia dianggap pemilih itu hanyalah hak dan tidak ada kewajiban, makanya cenderung turun.

Penyelenggara KPU, Paslon, Parpol, dan para penggiat politik yang ada di masyarakat itu harus disinerjikan ke beragam kelompok tadi supaya masiv diketahui bahwa Pilkada ini penting bagi masyarakat Sumsel.

Baca: Soal Pelanggaran Pilkada, Panwaslu Pagaralam Tidak Akan Tindak Laporan Syaratnya Tak Lengkap

Baca: Sedang Cabuli Seorang Siswi SMP, Penjual Somay Ini Kepergok Warga. Begini Nasibnya

"Walaupun Pilkada ini dianggap persoalan hak. Hak ini harus disiasati untuk menjadi suatu kewajiban bahwa harus mengikuti Pilkada."

"Itu harus ada formula ditemukan oleh KPU. Bahwa ini jangan cuma diasumsi hak."

"Bagaimana seolah menjadi "kewajiban" kita bersama mensukseskan Pilkada ini. Kan seperti itu imejnya."

"Bahwa Pilkada ini hak, nak dijalankan apa tidak, jangan."

Baca: Hanura Belum Tentukan Sikap Dukungan di Pilkada Palembang

Baca: Sebut Abdul Somad Ustadz Hoax, Ini 3 Foto Shally Widyasavitri, Ternyata Ini yang Picu Kemarahannya

"Mari kita siasati seolah-olah Pilkada serentak, khususnya di Sumsel ini menjadi kewajiban kita bersama."

"Yang memulai pertamanya siapa? Ya KPU, penyelenggara," ungkap Bagindo pada acara diskusi publik bertema ‘Peran Media Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih’ yang digelar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) DPRD Sumsel, di ruang Banggar DPRD Sumsel, Sabtu (24/3/2018).