Dilema Program Sekolah Gratis dan Iuran Komite Yang di Sebut Sumbangan Berjangka

Logikanya gini, masa' punya mobil mewah tapi biaya sekilah anak menuntut gratis? Sementara ia menuntut ini itu dari sekolah seperti ruang belajar nyaman, komputer, dan lain sebagainya. Kan nggak adil," tegasnya.

Sebenarnya bisa saja siswa tidak membayar penuh sumbangan alias gratis.

Namun orangtua jangan menuntut fasilitas macam-macam kepada sekolah.

Namun kenyataannya tidak demikian.

Contohnya orangtua ingin agar sekolah anaknya ikut UNBK, sementara komputer kurang.

Maka orangtua harus rela sumbangan demi membeli perangkat komputer.

"Bagi siswa yang tak mampu, jangan dipaksa sumbangan. Cukup tunjukkan KIP atau surat keterangan tidak mampu kepada sekolah. Sementara siswa yang mampu tadi ya jangan ikut-ikutan mau gratis," jelasnya.

Ia berharap, baik komite sekolah maupun orangtua harus mematuhi Perda PSG ini dan benar-benar dipahami.

Terkait adanya penerimaan KIP yang tidak merata, pihaknya juga menyesalkan adanya kejadian tersebut.

"Jadi beginu, pendistribusian KIP ini kemarin tidak melalui Disdik.

Jadi dari Kementrian langsung dikirim ke kecamatan.

Siapa yang menerima KIP itu saya tak mengerti.

Apalagi KIP ini kan bisa dikatakan proyek, jadi ada kemngkinan siswa yang menerima dipilih-pilih yang akan diberi.

Makanya dari pendistribusiannya keliru.

Akibatnya siswa yang benar-benar tak mampu tidak dapat KIP,sementara yang menerima terkadang sangat mampu," tegasnya.

Terkait adanya bantuan PSG dari provinsi, Widodo mengaku memang masih ada ketersendatan dan belum dievaluasi Kemendagri terkait APBD perubahan.

Jadi belum bisa dipastikan bantuan dari APBD ini sebesar berapa peruntukkannya untuk PSG. Sementara operasional sekolah jalan terus.

"Makanya sekarang orangtua yang mampu legowo saja kalau diminta iuran sumbangan.

Apalagi sebelumnya sudah disepakati terlebih dahulu besarannya berapa. Kepentingannya kan untuk anak mereka juga, bisa dapat fasilitas lebih dari sekolah," jelasnya.