Dilema Program Sekolah Gratis dan Iuran Komite Yang di Sebut Sumbangan Berjangka

Namun ada beberapa pemahaman yang harus dimengerti sekolah maupun masyarakat.

Karena proses pembayaran iuran sekolah yang selama ini dilakukan merupakan sumbangan yang dilakukan berjangka, bukan iuran sekolah.

Menurutnya, tidak mungkin gratis disini dipukul rata untuk seluruh siswa.

Bagi siswa yang mampu atau bisa dikatakan dari keluarga kaya sudah sepantasnya memberikan sumbangan ke sekolah demi menerima hak fasilitas yang memadai.

"Sementara bagi sisea pra sejahtera (miskin) tidak dipakda untuk membayar. Jika memang tidak sanggup ya mau bagaimana lagi.

Cukup berikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan tidak mamou ke sekolah sebagai buktinya," ujarnya.

PSG sendiri harus dimengerti oleh masyarakat, karena program ini memberikan kesempatan bagi seluruh anak di Sumsel untuk mengenyam bangku pendidikan.

Artinya, sangat wajar jika sekolah meminta sumbangan guna menambah fasikitas bagi siswa itu sendiri.

"Namun komite sekolah tidak boleh memaksakan kepada siswa miskin.

Jika tak mampu bayar ya jangan dipaksa.

Makanya pembayaran sumbangan tersebut tak boleh dipukul rata," ungkapnya.

Ia juga meminta pengertian kepada orangtua siswa yang mampu dan tergolong kaya.

Agar tidak komplain ketika komite sekolah membebankan biaya sumbangan.

Karena biaya tersebut kegunaannya untuk kenyamanan siswa juga jadi jangan protes.

"Kebanyak orangtua tetap igin gratis, padahal ia dikatakan masih mampu.