Kadisdik Sumsel Sikapi Wacana Penghapusan Sekolah Gratis
Biaya SPP setiap kabupaten/kota yang ada di Sumsel berbeda-beda sesuai dengan perhitungan indeks biaya pendidikan.
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Tarso

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Menyikapi wacana Mendikbud yang akan menghapuskan sekolah gratis, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan Drs Widodo MPd menyatakan akan menghitung indeks pembiayaan sekolah.
Melalui wacana penghapusan sekolah gratis oleh Mendikbud, beberapa wilayah di Indonesia sudah memberlakukan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah menengah atas dan kejuruan.
Dijelaskan, Widodo, biaya SPP setiap kabupaten/kota yang ada di Sumsel berbeda-beda sesuai dengan perhitungan indeks biaya pendidikan.
Namun, hingga saat ini pemerintah masih menghitung dan mengakumulasikan biaya tersebut sesuai indeks yang diberikan oleh badan pusat statistik.
"Jadi biaya SPP tidak sama setiap sekolah, sekarang sedang dihitung. Misal biayanya Rp 4 juta per anak, dana BOS Rp 1,4 juta dan ditambah dana PSG Rp 700 ribu. Kurangnya kan Rp 1,9 juta. Ketemu angka ditambah dengan 20 persen, karena membantu anak yang miskin yang tidak bayar, nanti dibagi 12 bulan itulah yang menjadi biaya spp perbulannya, indeks biaya ini tidak boleh melenceng dari sana," terang Widodo, Rabu (18/1/2017)
Selain itu, Widodo menambahkan pihaknya akan meminta izin terlebih dulu kepada Gubernur Sumsel untuk membuat peraturan gubernur (pergub) terkait indeks biaya SPP.
"Indeks itu dari BPS tidak bisa ngarang, saat ini sedang dihitung dan setelah dihitung. Kita buat Pergubnya, kan butuh izin pak gubernur," pungkasnya.