Serikat Pekerja Pertamina Ancam Lakukan Aksi Industrialisasi
Dicky mengungkapkan itu dengan suara bergetar. Matanya tampak memerah namun nada suaranya tetap lantang sambil mengangkat kedua tangannya.
Penulis: Dewi Handayani | Editor: Tarso
lihat foto
SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja Pertamina se-Indonesia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.
"Tolong sampaikan permintaan maaf kami kepada masyarakat Indonesia, jika suatu saat kami melakukan aksi industrialisasi, seperti menyetop aktivitas shipping atau perkapalan untuk distribusi minyak dan gas ke semua wilayah Indonesia," kata Ketua Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit (RU) III, Dicky Firmansyah bersama perwakilan 19 koordinator Serikat Pekerja Pertamina se-Indonesia di ruang mesran Pertamina Marketing Operation Region(MOR) II, Jumat (11/3).
Dicky mengungkapkan itu dengan suara bergetar. Matanya tampak memerah namun nada suaranya tetap lantang sambil mengangkat kedua tangannya.
Pernyataan Dicky yang mewakili seluruh pekerja Pertamina ini sebagai bentuk kekecewaan pihaknya atas sikap dewan Komisaris Pertamina yang tetap ngotot melakukan pemisahan usaha charter out dengan membentuk Anak Perusahaan (AP) baru di bidang Shipping.
Padahal Pertamina saat ini sudah memiliki AP Shipping yakni Pertamina Trans Kontinental (PTK). "Ini betul-betul melukai hati kami,"kata dia.
Diketahui, 22 Februari lalu Dewan Komisaris Pertamina sudah mengeluarkan surat yang menyetujui pembentukan AP baru. Tindakan itu dinilai telah melukai hati ribuan pekerja. Upaya pembentukan AP dianggap sebagai bentuk ancaman kedaulatan energi nasional.
Bukan tidak mungkin negara sebagai pemegang kedaulatan penuh akan dikuasai pihak lain yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan pribadi.
"Apalagi industri shipping ini sangat sentral terhadap ketahanan minyak dan gas negara. Jika sudah ada pihak lain yang masuk, berarti negara bukan lagi pengusaha penuh," katanya.
Padahal pihaknya sudah melakukan berbagai cara agar dewan komisaris membatalkan rencana itu, mulai dari audiensi dengan Kementria BUMN, menyurati dewan Komisaris hingga melakukan aksi perenungan. Namun semua itu dirasa sia-sia setelah surat persetujuan no 031/K/DK/2016 keluar.
"Terus terang kami sangat kecewa," katanya.
Pihaknya pun bersama 19 perwakilan Serikat Pekerja langsung mengeluarkan pernyataan sikap, diantaranya menuntut pembatalan persetujuan pemisahaan usaha charter out dengan AP Shipping baru, menolak surat persetujuan yang telah dikeluarkan dewan komisaris PT Pertamina.
Menteri BUMN pun menilai pembantukan AP shipping belum ada urgen. Jika tuntutan itu tidak diindahkan maka pihaknya siap melakukan aksi industrialisasi.
"Seperti diketahui semua distribusi minyak dan gas diangkut menggunakan kapal. Jika satu hari saja distribusinya tidak kita lakukan, otomatis akan terjadi gangguan suplai minyak. Bisa dibayangkan dampaknya seperti apa,"katanya.
Pihaknya sebetulnya tidak ingin melakukan ini, tapi mau bagaimana lagi karena semua cara sudah ditempuh agar niat itu tidak terjadi.
"Tapi lihatlah sendiri hasilnya, sungguh kami benar-benar minta maaf kepada masyarakat,"katanya.
