Proyek Tol Kayuagung-Lampung Tergantung Warga

Proyek jalan tol ini adalah program pemerintah pusat, untuk itu pemerintah meminta pesetujuan warga selaku pemilik lahan yang terkena jalur tol.

Proyek Tol Kayuagung-Lampung Tergantung Warga
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Adi Rosadi perwakilan Kementrian PU RI saat memberikan pengarahan dalam rapat untuk persetujuan pemilik lahan yang terkena jalur Jalan Tol Kayuagung- Lampung 

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG -- Pemilik lahan yang dilalui jalur pembangunan proyek Jalan Tol Kayuagung - Lampung, Rabu (10/2) dikumpulkan di ruang rapat Bende seguguk II, dalam kesempatan itu pemerintah peminta persetujuan kepada pemilik lahan terkait pelaksanaan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.

Pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol Pematang-Kayuagung, dari kementrian PU dan Perumahan Rakyat, Adi Rosadi, di hadapan warga pemilik lahan mengatakan, bahwa proyek jalan tol ini adalah program pemerintah pusat, untuk itu pemerintah meminta pesetujuan warga selaku pemilik lahan yang terkena jalur tol.

“Dalam konsultasi publik ini kita minta persetujuan dan kesepakatan dengan pemilik tanah, karena jalan tol tidak bisa dibangun jika pemilik tanah tidak mau melepas tanahnya,” kata Adi Rosadi di hadapan Sekda H Husin SPd MM dan ratusan warga pemilik lahan.

Menurut Adi, jalan Tol Kayuagung-Lampung membentang sepanjang 77 Km, berdampingan dengan Jalan Lintas Timur (Jalintim), terhubung dari Pematang- Kijang Ulu Kayuagung dengan Lebar RAW 120 M.

“Dari panjang dan lebarnya jalan tol itu, perkiraan kebutuhan lahan yang harus di bebaskan seluas 952 hektar, oleh sebab itu pertemuan ini untuk meminta persetujuan pemilik lahan, agar bisa dibebaskan dan kita ganti rugi,” tutur Adi.

Diungkapkan Adi, setelah mendapat persetujuan dari pemilik lahan, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan melakukan pengukuran dan mendata ulang berapa banyak luas tanah masing warga yang terkena Jalur Tol, untuk selanjutnya di lakukan ganti rugi.

“Nanti ganti rugi pembebasan lahan tol ini tidak mengacu pada NJOP, tetapi lebih mengacu pada harga pasaran, kita juga berharap jangan sampai pemilik lahan merasa rugi,” ungkap Adi.

Bentuk ganti rugi lahan ini, dijelaskan Adi, dalam bentuk ganti uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham dan bentuk lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

“Agar pembebasan lahan ini tidak merugikan pemilik lahan, kita berikan pilihan ganti rugi, yakni ganti uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham dan bentuk lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak, nanti tinggal pemilik lahan mau pilih yang mana,” terang Adi dihadapan warga yang lahannya dilewati pembangunan jalan tol.

Untuk itu, dijelaskan Adi, proyek pembangunan Jalan Tol ini sesuai dengan Keputusan Menteri PU No 567 tahun 2010 tentang Pembangunan Tol Trans Sumatera. “Untuk jalaur Tol Pematang Panggang- Kayuagung melewati 5 kecamatan dan 21 desa/keluarahan, masing-masing Kayuagung 7 desa/keluarahan, Pedamaran 3 desa, Lempuing Jaya 2 desa, Mesuji Raya 6 desa dan Mesuji 3 desa,” sebut Adi.

Halaman
12
Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved