Sukian Kaget PBB-nya Melonjak Rp 3,2 Juta, Dari Tahun Sebelumya Rp 340 Ribu

Kenaikan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2019 di Palembang saat ini tengah banyak dikeluhkan masyarakat. Warga menilai kenaikan nilai PBB ya

Sukian Kaget PBB-nya Melonjak Rp 3,2 Juta, Dari Tahun Sebelumya Rp 340 Ribu
Tribun Sumsel/Shinta Dwi Anggraini
Ilustrasi - Darlis ketua RT 010 jalan Dwikora II kota Palembang saat menunjukkan bukti kenaikan PBB warganya. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kenaikan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2019 di Palembang saat ini tengah banyak dikeluhkan masyarakat. Warga menilai kenaikan nilai PBB yang berlipat-lipat dari tahun sebelumnya, tidak sesuai dengan rumah atau bangunan yang mereka miliki. Untuk itu Sripo mendatangi kediaman salah satu warga Dwikora II Palembang, Sukian yang juga mengalami kenaikan biaya PBB yang cukup fantastis.

Walikota Palembang Harnojoyo Diminta Batalkan Naikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ini Alasannya

Kantor Walikota Palembang Didemo, Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dinilai tak Rasional

Rumah bercat warna krem, bagian teras atap menggunakan asbes dengan ukuran halamnya yang tak begitu luas dan ukuran atap yang cukup rendah. "Iya ini atapnya rendah, karena ditimbun terus. Kalau hujan banjir terus, bahkan masuk rumah, kalau parah saya ngungsi ke rumah anak," katanya. Kamis (16/5/19). Bahkan kayu yang berbaris digunakan sebagai penyangga asbes untuk rumahnya, beberapa sudah ada yang jelek bahkan lapuk.

Untuk itu Sukian mengungkapkan sangat kecewa terhadap pemerintah kota yang tiba-tiba menaikan biaya PBB berkali-kali lipat. "Saya bayar biaya PBB sebelumnya sebesar Rp 340.000, kini menjadi 3.238.980. Tidak sesuai, apalgi rumah saya selalu kebanjiran," ucapnya.

Lanjut Sukian, mestinya pemerintah jangan dipukul rata, tidak semua bangunannya elite. "Saya merasa ketidakadilan, karena saya mintai berkas PBB tetangga sebagai syarat pengajuan keberatan, dan terbukti ukuran bangunannya lebih luas. Tapi biayanya dia lebih kecil, bahkan ada yang dibebaskan, masalah apa pemerintah sama saya," tanyanya.

Padahal katanya, dia taat pajak dan tidak pernah telat. "Ada apa ini, harusnya benar-benar didata rumah warga ini jangan pukul rata, ayo kerja," katanya. Pria berusia 70 tahun ini mengaku memang sebagai pensiunan salah satu perusahaan BUMN, tapi uang pensiuan itu tidak akan cukup. "Uang pensiunan saya hanya Rp 1.381.000 dan biaya PBB 3.238.980, bagaimana caranya ajari saya cara membayarnya," ungkapnya kecewa.

Bahkan ungkapan kekecewaannya Sukian sampaikan dengan kalimat yang ia tulis dengan pena merah khusus untuk pemerintah. Adapun isi tulisannya

"Sedih, menderita, tersinggung dan bercampur aduk, perasaan yang tidak enak yang timbul akibat kenaikan PBB tahun 2019 yant tidak adil dan berkesan di paksakan, Program pemerintah sangat baik bahkan saya mendukung akan tetapi buktikanlah dengan data-data yang akurat baik fisik maupun lapangan dan kondisi pendapatan, jangan data asal-asalan Selaku kepada petugas dan wakil kita di DPR mau bukti saya siap sebagai contoh Surkian Tunggah". (TS/Tiara Anggraini)

Tags
PBB
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved