Berita Palembang

Miskomunikasi, Rapat Pansus IV DPRD Sumsel Membahas RPJMD Memanas

Rapat RPJMD Sumsel 2018-2023 yang dilakukan Panitia Khusus IV DPRD Sumsel terlihat sedikit ricuh di ruang Banggar DPRD Sumsel.

Miskomunikasi, Rapat Pansus IV DPRD Sumsel Membahas RPJMD Memanas
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Pimpinan Pansus IV DPRD Provinsi Sumsel Hj Hj RA Anita Noeringhati SH MH. 

Laporan wartawan sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel 2018-2023 yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Sumsel terlihat sedikit ricuh di ruang Banggar DPRD Sumsel, Rabu (13/3/2019).

Rapat pembahasan yang diketuai Pimpinan Pansus IV yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati SH MH nampak emosi berapi-api berusaha memaparkan argumennya.

Hal ini disebabkan lantaran banyak hal yang dibuat pihak Bapeda Sumsel terkait Raperda RPJMD yang tidak sinkron dengan APBD Sumsel yang disahkan Rp9,7 triliun dalam rapat paripurna DPRD Sumsel sebelumnya.

“Tidak ada sedikitpun kami mau menyandera RPJMD. Saya tidak emosi. Tapi menyampaikan apa adanya,” kata Anita dengan nada tinggi usai rapat.

Anita mengaku adanya mis komunikasi di mana Pemprov Sumsel dianggap tidak bisa menghargai DPRD Sumsel.

“Dalam rapat Bappeda yang akan menginformasikan ke kami, harusnya Bapeda lapor kepada Gubernur, Gubernur lalu mengirimkan surat ke pimpinan DPRD, karena kami tidak bisa mengundang segini banyaknya, pansus itu tidak punya kewenangan yang punya kewenangan adalah lembaga kami, kami tidak ada sedikitpun melakukan pemboikotan, kami juga minta pasal 78 (1) dimana salah satu cakupan dalam penyusunan RKPD itu adalah penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, itu tidak bisa serta merta muncul tapi ini sudah ada pembicaraan, dengar pendapat yang dirumuskan oleh kami-kami ini,” katanya.

Makanya menurutnya DPRD Sumsel menyetujui adanya bantuan gubernur karena Gubernur Sumsel menekankan untuk pokok-pokok pikiran tidak usah melalui perangkat provinsi tujuanya untuk pemerataan pembangunan dan dipersilahkan aspirasi disampaikan ke kabupaten kota.

“Tapi yang disampaikan pak Muklis selaku OPD, artinya tidak mengakomodir pokok-pokok pikiran kami, pokok pikiran DPRD sesuai sumpah jabatan lho di tatib kami juga ada, kami juga mempertanyakan yang mana program aspirasi yang telah kita sampaikan, itulah rapat tadi diskor itu,“ katanya.

Jika RPJMD belum disahkan pada waktunya menurutnya akan berdampak secara keuangan yaitu hak-hak keuangan Pemprov Sumsel yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel juga DPRD Sumsel akan ditunda selama tiga bulan.

Halaman
123
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved