PUTR Bantah Praktik Bagi-bagi Proyek

Adanya tundingan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tidak transparan dalam proses pelelangan proyek dan adanya permintaan fee

PUTR Bantah Praktik Bagi-bagi Proyek
SRIPOKU.COM/ALAN NOPRIANSYAH
Menunjukan: Pegawai Staf menunjukan website data sirup yang di kelola ULP, Kamis (17/1/2019). 

SRIPOKU.COM , BANYUASIN - Adanya tundingan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tidak transparan dalam proses pelelangan proyek dan adanya permintaan fee oleh oknum pengawai di PUTR, dibantah keras Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Een Zarlin. Menurutnya, pelayanan di PUTR Banyuasin sudah transparan dan online.

Berita Lainnya:
Menhub Budi Karya Janji Ajak Presiden Jokowi ke OKU Timur, Namun Tunggu Proyek Satu Ini Selesai
Bukan Soal Musik, Intip Proyek Pertama Raisa untuk Hamish Daud di Tahun 2019, Warganet Baper!

Menurut Een Zarlin, sistem pelayanan publik di Kantor Dinas PUTR Banyuasin sudah sesuai aturan dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Bahkan pihaknya telah memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

"Masyarakat dan rekanan yang datang harus terlayani. Mereka yang menanyakan kegiatan di dinas ini berkaitan program dan PL sesuai dengan bidang masing-masing langsung bertemu dengan pihak terkait," katanya.

Een membantah apa yang dituding kelompok masyarakat terkait adanya oknum yang meminta fee proyek dan bagi-bagi proyek. Sebab kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah diumumkan melalui website SIRUP dan LPSE yang dikelola ULP. "Iya, tuduhan itu tidak benar," tegasnya.

Berdasarkan data dari Bidang ULP Banyuasin bahwa masyarakat dan rekanan bisa melihat langsung kegiatan pengadaan barang dan jasa di OPD dengan cukup buka dilaman SIRUP. Sedangkan bagi rekanan yang ikut lelang bisa mendaftar melalui LPSE.

"Tidak ada pemenang tender lelang proyek yang diarahkan karena pemenangan tender dilakukan melalui evaluasi dengan mengunakan sistem, "ujar salah satu pegawai yang namanya enggan disebutkan.

Sebelumnya kinerja Dinas PUTR Banyuasin menjadi sorotan masyarakat yang disampaikan Lembaga Evaluasi Monitoring Aset Negara (Leman) menyebut oknum DNK melakukan bagi-bagi proyek dengan cara meminta fee ke pihak rekanan.

Pasalnya, untuk mendapatkan tender proyek berupa kegiatan fisik penunjukan langsung (PL) pihak rekanan harus bertemu langsung diruang kerja pejabat penguna anggaran.

Hal itu menimbulkan anggapan negatif masyarakat yang menduga pejabat tersebut bagi-bagi proyek dengan imbalan minta fee proyek kepada rekanan. (cr28)

===

Tonton Video Terbaru di Youtube Sriwijaya Post! Dont Forget Like, Comment, Subscribe and Share!
Penulis: Alan Nopriansyah
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved