Terima 160 Ribu PNS

Pemerintah pusat mengambil alih sistem penerimaan CPNS di daerah

Tayang:
Penulis: admin | Editor: Bejoroy
zoom-inlihat foto Terima 160 Ribu PNS
Antara
"Polanya kami ubah, sistem lebih ketat, terbuka, dan dikoordinir langsung dari pusat" AZWAR ABUBAKAR Menpan dan Reformasi Birokrasi
PALEMBANG, SRIPO — Pemerintah pusat mengambil alih sistem penerimaan CPNS di daerah karena menilai selama ini terlalu longgar dan tidak bersih. Proses seleksi melibatkan sepuluh perguruan tinggi negeri, termasuk Universitas Sriwijaya.

Pemerintah menerima sebanyak 160 ribu PNS untuk dua tahun, yakni sejumlah 125 ribu PNS tahun 2012 ini dan dilanjutkan sebanyak 35 ribu PNS di tahun 2013.

“Polanya kami ubah, sistem lebih ketat, terbuka, dan dikoordinir langsung dari pusat. Kami juga siap melibatkan kampus-kampus negeri, sudah ada sepuluh kampus yang kami gandeng untuk seleksi CPNS mendatang,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, di Universitas Muhammadiyah Palembang, Minggu (13/5). Ditanya daftar sepuluh PTN itu, Menpan sedang tidak memegang data, tapi dia tidak membantah ada Unsri.

Seleksi 125 ribu PNS tahun ini untuk sebagian daerah. Di Sumsel hanya Kabupaten OKU yang akan menggelar seleksi CPNS tahun ini, sementara daerah lainnya mengusulkan tahun mendatang. Pemerintah mengatur kuota disediakan 50 persen untuk honorer dan 50 persen seleksi reguler.

“Prinsipnya jumlah PNS sudah banyak. Tinggal pemerataannya saja yang perlu dibenahi,” katanya.
Menpan mengatakan, jumlah PNS saat ini sekitar 4,5 juta orang didominasi tenaga administrasi. Sementara tenaga teknis kurang. Untuk itu, daerah yang mengajukan permintaan seleksi CPNS harus mengirimkan peta jabatan terlebih dahulu.

“Daerah yang tidak mengirimkan peta jabatan maka formasinya tidak akan kita buka,”tegas dia seraya menambahkan, distribusi PNS sangat buruk. Ada satu daerah yang over staf, sedangkan di tempat lain under staf.

Pangkas Birokrasi
Menpan mengatakan, terdapat tiga permasalahan besar yang dihadapi negara dan harus diselesaikan dengan cepat. Yakni maraknya korupsi, birokrasi terlalu gemuk, dan infrastruktur tidak memadai atau masih kurang.

Pemerintah akan memangkas bidang-bidang di birokrasi yang tidak diperlukan. Tujuan untuk menciptakan birokrat yang bersih dan berkompeten. Bersih dari pengaruh KKN dan politik.
“Seorang PNS harus berkompeten, jangan masuk PNS tidak berkualitas. Nanti akan ada diklat untuk mendidik sejuta PNS dalam 2 tahun,” kata Azwar.

Menurut dia, setiap tahun terdapat tiga juta lahir angkatan kerja baru di Indonesia, yang jadi PNS hanya 100 ribu saja. “Nah yang 2,9 juta ini perlu kita pikiran. Kalau satu saja dari mereka bisa berwirausaha, maka pengangguran atau jumlah pencari kerja bisa ditekan. Ini solusinya,” kata Azwar. (sta/mg1)

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved