Dewan Nilai Banyak Pembangunan Pagaralam Mubazir
Beberapa fraksi di DPRD mengkritik berbagai pembangunan yang sudah ada di Pagaralam saat ini.
Penulis: Wawan Septiawan | Editor: Soegeng Haryadi
SRIPOKU.COM, PAGARALAM - Pada rapat Paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2012 Kota Pagaralam yang mencapai Rp497.473.216.140, beberapa fraksi di DPRD mengajukan beberapa keberatan, termasuk mengkritik berbagai pembangunan yang sudah ada di Pagaralam saat ini.
Beberapa anggota dewan menilai banyak pembangunan infrastruktur yang ada ditetap sasaran atau mubazir. Pembangunan tersebut tidak bermanfaat untuk masyarakat Pagaralam. Pembangunan beberapa infrastruktur tersebut hanya menguntungkan beberapa kalangan saja.
Kondisi tersebut membuat dewan mengharuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam dapat menggunakan dana APBD 2012 yang mencapai Rp 497 miliar untuk membangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat Pagaralam. Hal ini akan terwujud jika pemerintah mendengarkan permintaan rakyat memalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW sampai ke tingkat Kota.
Ketua Fraksi Gunung DPRD Kota Pagaralam, Alpian mengatakan, sebagai anggota dewan pihaknya mengakui bahwa saat ini pembangunan di Pagaralam sangat pesat. Sayangnya pembangunan insfrastruktur yang ada saat ini terkesan mubazir, karena tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat Pagaralam.
"Saya secara pribadi sangat terkesan dengan kemajuan pembangunan di Pagaralam ini. Namun sayangnya pembangunan yang sudah ada saat ini tidak banyak manfaatnya untuk masyarakat. Pambangunan yang terkesan mubazir yaitu pembangunan Lapangan Terbang (Lapter) dan pembangunan jalan dikawasan Cughup Mangkok," ujarnya.
Pembangunan jalan jalur dua dikawasan objek Wisata Cughup Mangkok dinilai sangat tidak bermanfaat untuk warga Pagaralam. Karena setiap harinya kurang dari 20 kendaraan yang lewat dikawasan tersebut. Pembangunan jalan tersebut hanya menguntungkan sejumlah orang saja.
"Masih banyak jalan akses pertanian yang harus dijadikan prioritas untuk dibangun, seperti jalan dikawasan Dusun Pematang Bange yang merupakan jalan peninggalan zaman pernjajahan dulu. Bukan malah membangun jalan yang tidak bermanfaat seperti dikawasan Cughup Mangkok yang jarang sekali dilalui warga. Parahnya lagi jalan dikawasan tersebut dibuat jalan jalur dua," jelasnya.
Seharusnya pemerintah harus membangun dengan skala prioritas. Untuk mengetahui apa yang akan menjadi skala prioritas pembangunan yaitu memalui proses Musrenbang. Jika proses Musrenbang sudah berjalan maka akan dapat ditentukan pembangunan apa yang dibutuhkan masyarakat Pagaralam ini.
"Dari berbagai usulan masyarakat tersebut pemerintah dapat melakukan seleksi sesuai dengan jumlah dana yang ada. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan skala prioritas tadi," katanya.
Berita Terkait