Simulasi Sistem Pengamanan Kota, Gedung DPR Ogan Ilir Digeruduk Massa

Ringkasan Berita:

• Personel Polres Ogan Ilir bersama Brimob dari Polda Sumsel menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota.
• Ceritanya, pada Rabu (29/4/2026), gedung DPRD Ogan Ilir ini didatangi puluhan massa.
• Polisi yang berjaga menghalangi massa dan terjadi saling dorong antarkedua belah pihak.

SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Personel Polres Ogan Ilir bersama Brimob dari Polda Sumsel menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota).

Lokasi yang dipilih adalah Gedung DPRD Ogan Ilir yang ada di Kecamatan Indralaya.

Ceritanya, pada Rabu (29/4/2026), gedung wakil rakyat Kabupaten Ogan Ilir ini didatangi puluhan massa.

Mereka mendesak agar anggota DPRD Ogan Ilir mendukung agar harga BBM tidak dinaikkan.

Massa datang sekira pukul 09.00 dan memaksa masuk Gedung DPRD Ogan Ilir.

Baca juga: Simulasi Sistem Pengamanan Kota Muara Enim, Dalmas Hingga AWC Diturunkan Hadapi Demo BBM

Polisi yang berjaga menghalangi massa dan terjadi saling dorong antarkedua belah pihak.

Tak puas karena tak bertemu pimpinan DPRD Ogan Ilir, massa melempar polisi menggunakan air mineral kemasan.

Personel Brimob Polda Sumatra Selatan dan Polres Ogan Ilir terpaksa menghalau massa menggunakan mobil Armored Water Cannon (AWC).

Setelah aksi unjuk rasa berlangsung selama setengah jam, massa akhirnya membubarkan diri.

Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, menerangkan, aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari Sispamkota.

"Hari ini Sispamkota guna melatih personel dalam menghadapi aksi unjuk rasa," kata Bagus didampingi Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Helmi Ardiansah.

Dilanjutkannya, situasi kamtibmas di Ogan Ilir cenderung dinamis sehingga aksi unjuk rasa bisa terjadi kapan saja.

"Maka personel harus dilatih, disiapkan untuk menghadapi unjuk rasa. Jadi kapan pun siap," jelas Bagus.

Kepada para personel, Bagus mengingatkan agar tetap humanis dalam menghadapi pengunjuk rasa.

Personel dilarang keras melakukan kekerasan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

"Harus humanis. Masyarakat hanya ingin menyampaikan aspirasi dan polisi juga harus melindungi pengunjuk rasa," kata Bagus menegaskan.