OKU Timur Punya 22 Dapur MBG, Bupati Lanosin Tegaskan SPPG Wajib Miliki Sertifikasi Laik Higienis

SRIPOKU.COM, MARTAPURA- Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., menegaskan pentingnya jaminan kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi bagi pelajar di wilayahnya.

Ia meminta seluruh Satuan Pendidikan Pangan Gizi (SPPG) segera mengurus Sertifikat Higienis untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan di sekolah.

Sertifikat higienis MBG adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang wajib dimiliki oleh dapur atau Sarana Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sertifikat ini memastikan bahwa dapur tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Menurut Enos sapaan akrab Bupati OKU Timur,  kualitas gizi tidak akan berarti tanpa pengelolaan yang higienis.

Ia mencontohkan, di beberapa daerah lain, program serupa justru menimbulkan kasus keracunan karena kelalaian dalam menjaga kebersihan dapur dan bahan pangan.

“Di beberapa daerah lain, program makan bergizi justru berujung pada kasus keracunan karena pengelolaan yang tidak higienis. Maka bagi yang belum, segera urus sertifikatnya agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Enos, Minggu (5/10/2025).

Berdasarkan data Pemkab OKU Timur, saat ini terdapat 22 SPPG yang telah beroperasi di berbagai kecamatan.

Namun, belum semuanya memiliki sertifikasi higienis sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Enos menilai sertifikasi bukan hanya persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan pelajar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

“Kualitas higienis itu langsung berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat yakin makanannya aman, maka dukungan terhadap program ini juga akan kuat,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati Enos juga mengaitkan pentingnya standar higienis dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberhasilan program makan bergizi akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat.

“Jika program makan bergizi ini tidak berjalan baik, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah kita akan terganggu juga,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Enos menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi mutu pelaksanaan program. Ia meminta agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran yang efisien bukan berarti mengurangi mutu. Justru sebaliknya, harus memastikan program pusat seperti makan bergizi ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.