Pemekaran Pantai Timur & Kikim Area Lahat Temui Titik Terang, Kini Masuk Program Legislasi Nasional

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG- Harapan masyarakat akan terbentuknya dua daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kini menemui titik terang.

Gubernur Sumsel, Herman Deru secara resmi mengumumkan bila usulan pemekaran Kabupaten Pantai Timur dari Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area dari Lahat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Kabar gembira ini disampaikan langsung Gubernur Herman Deru saat terima kunjungan kerja Komite I DPD RI di Graha Bina Praja, Kota Palembang pada Senin (15/9/2025) silam.

Masuknya dua wilayah dalam Prolegnas menjadi sinyal kuat pemerintah pusat melanjutkan proses pemekaran yang telah dinantikan selama puluhan tahun.

"Kami optimistis dengan adanya capaian proglenas ini, maka pemekaran akan menjadi katalis percepatan pembangunan di wilayah," ujar HD di hadapan para senator.

Dengan lolosnya usulan ini ke tingkat nasional menandai babak baru dalam perjuangan panjang masyarakat di dua wilayah tersebut untuk mendapat akses pelayanan publik lebih dekat dan merata.

Kabar ini disambut dengan penuh suka cita dan rasa syukur oleh para tokoh dan masyarakat terutama di wilayah Pantai Timur yang meliputi Kecamatan Tulung Selapan, Air Sugihan, Cengal, Sungai Menang dan Pangkalan Lampam.

Salah satu Tokoh Masyarakat Pantai Timur, Sang Dewi tidak mampu untuk menyembunyikan kebahagiaannya atas pencapaian signifikan seperti ini.

"Alhamdulillah, bila pemekaran Pantai Timur segera diwujudkan setelah penantian 23 tahun," ujarnya dengan penuh semangat.

Sang Dewi mengenang kembali awal mula gagasan pemekaran ini tercetus. Menurutnya, kondisi geografis yang luas dan rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi pendorong utama masyarakat bertekad membentuk daerah otonomi baru (DOB).

Tujuannya satu, agar pelayanan publik dapat lebih efektif dan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Pantai Timur.

"Awal gagasan setelah melihat kondisi lapangan, hal itulah yang mendorong masyarakat bertekad membentuk DOB agar pelayanan publik lebih bisa dirasakan," urainya.

Selain itu. Ia turut mengapresiasi dukungan solid berbagai pihak, mulai dari Gubernur Herman Deru, DPD RI, hingga tokoh-tokoh masyarakat seperti Ashari H. Moyan yang selalu berada di garda terdepan bersama masyarakat.

"Sekarang sudah masuk prolegnas, artinya tuntutan pemekaran sudah di depan pintu, tinggal menunggu moratorium (dicabut). Sama-sama kita turut berdoa," sambungnya.

Ditegaskan Sang Dewi pemekaran tak sekadar tentang pembentukan wilayah administrasi baru. Esensi utamanya mendekatkan pelayanan publik dan memutus rentang kendali yang selama ini menjadi kendala.