20 Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP Bab 3 Peraturan di Negaraku Semester 1

A. Mahkamah Konstitusi (MK).

B. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Jawaban : C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

9. Peraturan Presiden (Perpres) memiliki sifat umum, sedangkan Keputusan Presiden (Keppres) hanya berlaku untuk subiek khusus. Contoh Keppres adalah...

A. Peraturan tentang Rencana Induk Pembangunan.

B. Peraturan yang ditetapkan dalam kegentingan memaksa.

C. Keputusan tentang pengangkatan pejabat tertentu.

D. Peraturan untuk menjalankan Undang-Undang secara rinci.

Jawaban : C. Keputusan tentang pengangkatan pejabat tertentu.

10. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah setara dengan...

A. Undang-Undang.

B. Peraturan Pemerintah.

C. Peraturan Presiden.

D. Ketetapan MPR.

Jawaban : A. Undang-Undang.

11. Peraturan yang hanya akan dikeluarkan jika sudah ada Undang-Undangnya, dan berfungsi sebagai petunjul teknis pelaksanaan UU, adalah...

A. Peraturan Presiden (Perpres).

B. Peraturan Pemerintah (PP).

C. Peraturan Daerah (Perda).

D. Ketetapan MPR (Tap MPR).

Jawaban : B. Peraturan Pemerintah (PP).

12. Pemerintah Provinsi membuat Peraturan Daerah (Perda Provinsi) tentang tata ruang yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang lebih tinggi. Tindakan ini jelas melanggar asas undangan yaitu...

A. Kejelasan rumusan.

B. Keterbukaan.

C. Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan.

D. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Jawaban : C. Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan.

13. Seorang anggota DPR mengusulkan agar Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi politik saat ini. Usulan ini bertentangan dengan salah satu kesepakatan dasar dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu...

A. Bentuk negara NKRI dipertahankan.

B. Sistem pemerintahan presidensial dipertahankan.

C. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah.

D. Perubahan dilakukan secara adendum.

Jawaban : C. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah.

14. Menurut tata urutan peraturan perundang-undangan (UU No. 12/2011 yang disempurnakan), peraturan manakah yang posisinya berada tepat di bawah Peraturan Presiden (Perpres)?

A. Undang-Undang (UU).

B. Peraturan Pemerintah (PP).

C. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).

D. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

Jawaban : C. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).

15. Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah telah diajukan. Lembaga yang berhak mengajukan RUU tersebut dan memberikan pertimbangan adalah...

A. DPD.

B. MPR.

C. PP.

D. Keppres.

Jawaban : A. DPD.

16. Salah satu kesepakatan dasar dalam proses amendemen UUD NRI Tahun 1945 (1999–2002) adalah...

A. Perubahan dilakukan secara revolusioner.

B. Bentuk negara kesatuan diubah menjadi serikat.

C. Perubahan dilakukan secara adendum.

D. Sistem parlementer. pemerintahan presidensial diganti

Jawaban : C. Perubahan dilakukan secara adendum.

17. Dalam tahap pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan, selain DPR dan DPD, peran aktif juga dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga seperti pengadilan, Mahkamah Konstitusi, dan...

A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Ombudsman.

C. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D. Kejaksaan Agung.

Jawaban : B. Ombudsman.

18. Salah satu Ketetapan MPR (Tap MPR) yang masih berlaku sesuai UU No. 15/2019 adalah Tap MPR tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan...

A. Monopoli.

B. Nepotisme (KKN).

C. Diskriminasi.

D. Intoleransi.

Jawaban : B. Nepotisme (KKN).

19. Dalam tahap penegakan hukum, sanksi bagi pelanggar peraturan dapat berupa denda, pidana, atau...

A. Sanksi moral.

B. Sanksi sosial.

C. Sanksi administratif.

D. Sanksi persuasif.

Jawaban : C. Sanksi administratif.

20. Tahap implementasi peraturan perundang-undangan yang mencakup proses dari inisiasi ide, perancangan RUU, pembahasan di DPR, pengesahan, hingga pengundangan disebut tahap...

A. Pelaksanaan.

B. Pengawasan.

C. Pembentukan.

D. Penegakan Hukum.

Jawaban : C. Pembentukan.

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Deep Learning dan Kurikulum Merdeka dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.