20 Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP Bab 3 Peraturan di Negaraku Semester 1

Ringkasan Berita:

• Peraturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat bertujuan menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan keadilan sosial. 
• Dalam sistem hukum Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati posisi tertinggi dan menjadi dasar pembentukan peraturan yang harus sesuai asas hierarki, kelembagaan, dan materi muatan.
• Proses pembentukan hingga pelaksanaan peraturan melibatkan lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Presiden, serta pengawasan oleh masyarakat melalui lembaga seperti Ombudsman.

SRIPOKU.COM - Berikut latihan soal SAS Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP Bab 3 Peraturan di Negaraku yang dapat dipelajari oleh siswa sebagai bahan belajar.

Dalam menghadapi Ujian Sumatif Akhir Semester (SAS) semester 1 Kurikulum Merdeka, siswa perlu mengulas kembali soal-soal yang telah dipelajari.

Baca juga: 20 Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP Bab 2 Pedoman Negaraku Semester 1

1. Tujuan utama dari peraturan di rumah adalah untuk menciptakan...

A. Kekayaan dan status sosial yang tinggi.

B. Keluarga yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera.

C. Anggota keluarga yang patuh pada salah satu orang tua.

D. Keluarga yang selalu mengikuti tren dan kebiasaan.

Jawaban : B. Keluarga yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera.

2. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan aturan di sekolah, kecuali...

A. Kepala sekolah.

B. Guru dan staf.

C. Peserta didik.

D. Komite sekolah dan Pemerintah Daerah.

Jawaban : D. Komite sekolah dan Pemerintah Daerah.

3. Tradisi gotong royong yang wajib dilestarikan di masyarakat Riau disebut sebagai...

A. Sambatan.

B. Batobo.

C. Sedekah Bumi.

D. Subak.

Jawaban : B. Batobo.

4. Peraturan yang dibuat oleh Camat merupakan contoh aturan di tingkat...

A. RT/RW.

B. Desa/Kelurahan.

C. Kecamatan.

D. Negara.

Jawaban : C. Kecamatan.

5. Dasar hukum yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam...

A. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 2 ayat 1.

B. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.

C. UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1.

D. TAP MPR No. XI/MPR/1998.

Jawaban : B. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.

6. Dalam Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang menempati posisi paling tinggi adalah...

A. Ketetapan MPR.

B. Undang-Undang (UU).

C. Peraturan Pemerintah (PP).

D. UUD NRI Tahun 1945.

Jawaban : D. UUD NRI Tahun 1945.

7. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan peraturan tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang adalah asas...

A. Kejelasan tujuan.

B. Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan.

C. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

D. Keterbukaan.

Jawaban : C. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

8. Lembaga negara yang berhak membuat Undang-Undang (UU) bersama dengan Presiden adalah...

A. Mahkamah Konstitusi (MK).

B. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Jawaban : C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

9. Peraturan Presiden (Perpres) memiliki sifat umum, sedangkan Keputusan Presiden (Keppres) hanya berlaku untuk subiek khusus. Contoh Keppres adalah...

A. Peraturan tentang Rencana Induk Pembangunan.

B. Peraturan yang ditetapkan dalam kegentingan memaksa.

C. Keputusan tentang pengangkatan pejabat tertentu.

D. Peraturan untuk menjalankan Undang-Undang secara rinci.

Jawaban : C. Keputusan tentang pengangkatan pejabat tertentu.

10. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah setara dengan...

A. Undang-Undang.

B. Peraturan Pemerintah.

C. Peraturan Presiden.

D. Ketetapan MPR.

Jawaban : A. Undang-Undang.

11. Peraturan yang hanya akan dikeluarkan jika sudah ada Undang-Undangnya, dan berfungsi sebagai petunjul teknis pelaksanaan UU, adalah...

A. Peraturan Presiden (Perpres).

B. Peraturan Pemerintah (PP).

C. Peraturan Daerah (Perda).

D. Ketetapan MPR (Tap MPR).

Jawaban : B. Peraturan Pemerintah (PP).

12. Pemerintah Provinsi membuat Peraturan Daerah (Perda Provinsi) tentang tata ruang yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang lebih tinggi. Tindakan ini jelas melanggar asas undangan yaitu...

A. Kejelasan rumusan.

B. Keterbukaan.

C. Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan.

D. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Jawaban : C. Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan.

13. Seorang anggota DPR mengusulkan agar Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi politik saat ini. Usulan ini bertentangan dengan salah satu kesepakatan dasar dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu...

A. Bentuk negara NKRI dipertahankan.

B. Sistem pemerintahan presidensial dipertahankan.

C. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah.

D. Perubahan dilakukan secara adendum.

Jawaban : C. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah.

14. Menurut tata urutan peraturan perundang-undangan (UU No. 12/2011 yang disempurnakan), peraturan manakah yang posisinya berada tepat di bawah Peraturan Presiden (Perpres)?

A. Undang-Undang (UU).

B. Peraturan Pemerintah (PP).

C. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).

D. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

Jawaban : C. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).

15. Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah telah diajukan. Lembaga yang berhak mengajukan RUU tersebut dan memberikan pertimbangan adalah...

A. DPD.

B. MPR.

C. PP.

D. Keppres.

Jawaban : A. DPD.

16. Salah satu kesepakatan dasar dalam proses amendemen UUD NRI Tahun 1945 (1999–2002) adalah...

A. Perubahan dilakukan secara revolusioner.

B. Bentuk negara kesatuan diubah menjadi serikat.

C. Perubahan dilakukan secara adendum.

D. Sistem parlementer. pemerintahan presidensial diganti

Jawaban : C. Perubahan dilakukan secara adendum.

17. Dalam tahap pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan, selain DPR dan DPD, peran aktif juga dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga seperti pengadilan, Mahkamah Konstitusi, dan...

A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Ombudsman.

C. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D. Kejaksaan Agung.

Jawaban : B. Ombudsman.

18. Salah satu Ketetapan MPR (Tap MPR) yang masih berlaku sesuai UU No. 15/2019 adalah Tap MPR tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan...

A. Monopoli.

B. Nepotisme (KKN).

C. Diskriminasi.

D. Intoleransi.

Jawaban : B. Nepotisme (KKN).

19. Dalam tahap penegakan hukum, sanksi bagi pelanggar peraturan dapat berupa denda, pidana, atau...

A. Sanksi moral.

B. Sanksi sosial.

C. Sanksi administratif.

D. Sanksi persuasif.

Jawaban : C. Sanksi administratif.

20. Tahap implementasi peraturan perundang-undangan yang mencakup proses dari inisiasi ide, perancangan RUU, pembahasan di DPR, pengesahan, hingga pengundangan disebut tahap...

A. Pelaksanaan.

B. Pengawasan.

C. Pembentukan.

D. Penegakan Hukum.

Jawaban : C. Pembentukan.

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Deep Learning dan Kurikulum Merdeka dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.