Sosok 4 Komjen Diisukan Masuk Bursa Calon Kapolri, Prabowo Telah Kirimkan Surat ke DPR RI

Meski Istana dan DPR telah membantah adanya surpres, publik masih menunggu kepastian langsung dari Presiden Prabowo.

Desakan untuk Mengganti Kapolri

Isu pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo semakin menguat di tengah desakan publik dan pengamat.

Puncaknya, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat ke DPR RI berisi nama-nama calon pengganti Kapolri.

Desakan untuk mengganti Jenderal Listyo muncul setelah serangkaian insiden, termasuk kecelakaan yang menewaskan pengemudi ojek online dan tewasnya demonstran dalam unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.

Meskipun demikian, informasi ini masih simpang siur.

Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI mengaku belum menerima surat resmi dari Istana.

Pentingnya Sistem dan Revisi UU Polri

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, berpendapat bahwa persoalan penggantian Kapolri bukan lagi soal siapa sosoknya, melainkan tentang komitmen untuk melakukan reformasi Polri secara menyeluruh.

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) adalah sebuah lembaga kajian independen di Indonesia yang fokus pada isu-isu pertahanan, keamanan, dan strategi nasional.

Lembaga ini dikenal karena analisisnya yang tajam dan kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan.

Menurut Bambang Rukminto, memilih Kapolri saja tidak cukup jika tidak disertai dengan perbaikan sistem.

"Yang dibutuhkan bukan hanya mengganti Kapolri, tetapi membangun sistem agar Polri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).

Bambang menilai, tanpa sistem yang baik, siapapun Kapolri yang terpilih akan sangat berpotensi mempertahankan status quo dan zona nyaman.

Ia menambahkan, reformasi Polri tidak bisa digantungkan pada satu personal saja.