Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bantah Isu Tunjangan Rp33 Miliar, Tegaskan Dana untuk Rakyat

SRIPOKU.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah tegas isu yang menyebutkan bahwa dirinya menerima tunjangan hingga Rp33 miliar per tahun.

Dalam klarifikasi yang disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (13/9/2025), Dedi Mulyadi menjelaskan secara rinci penghasilan dan penggunaan anggaran yang diterima selama menjabat.

Dedi menyatakan bahwa gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp8,1 juta. Selain itu, ia juga mendapat dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan," kata Dedi. "Setelah itu saya memang mendapat fasilitas, tetapi banyak yang saya coret dari anggaran."

Ia menjelaskan bahwa dana operasional gubernur yang diterimanya sebesar 75 persen dari total anggaran yang dialokasikan, yaitu sekitar Rp21,6 miliar per tahun.

Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan seluruhnya dialokasikan untuk membantu masyarakat.

"Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Ada orang sakit di rumah sakit saya bantu, biaya transportasi keluarga pasien saya tanggung, sekolah yang butuh pengecatan saya biayai, rumah roboh saya bantu, jalan desa rusak saya perbaiki, hingga jembatan gantung yang putus saya bangun ulang,” jelasnya.

Selain itu, Dedi juga mengaku telah melakukan berbagai langkah penghematan anggaran sejak menjabat. Ia tidak mengambil fasilitas seperti baju dinas dan mobil dinas, bahkan memangkas anggaran perjalanan dinas.

"Baju dinas saya tidak ambil, saya beli sendiri. Mobil dinas juga tidak saya pakai," ujarnya.

Anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya sebesar Rp1,5 miliar per tahun, menurut Dedi, telah diturunkan menjadi Rp750 juta, dan dalam perubahan APBD 2025, kembali dipangkas menjadi Rp100 juta.

Dedi Mulyadi juga menyatakan siap jika dana operasional tersebut dihapus. Namun, ia mengingatkan bahwa hal itu akan berdampak pada masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat yang tidak teranggarkan dalam APBD. Ia menegaskan kembali bahwa setiap rupiah dari dana operasional tersebut diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri.