Melihat Peluang Kandidat Calon Kapolri Pengganti Listyo Sigit, Prabowo Dikabarkan Sudah Surati DPR

SRIPOKU.COM -- Beredar isu Presiden Prabowo mengirim surat ke DPR RI terkait pergantian Kapolri, pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Permintaan untuk pergantian Kapolri sebelumnya telah dilayangkan berbagai pihak, mulai pengamat hingga mahasiswa.

Desakan ini muncul setelah insiden tertabraknya pengemudi ojok online, Affan Kurniawan oleh anggota Brimob pada akhir Agustus lalu.

Berbagai pihak "penuntut" ini menilai, Jenderal Listyo Sigit Prabowo gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebutkan ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen.

Keduanya berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Sejauh ini Tribunnews.com telah meminta tanggapan DPR terkait Supres pergantian Kapolri tersebut, namun belum ada yang merespons.

Sementara info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

Suyudi Ario Seto Naik Pangkat Jadi Komjen

Pada Jumat (12/9/2025) lalu, Jenderal Listyo sebagai Kapolri memimpin upacara kenaikan pangkat golongan perwira tinggi (Pati) di Rupattama Mabes Polri.

Total 27 personel mendapatkan kenaikan pangkat dua di antaranya dari Inspektur Jenderal (Irjen) ke Komisaris Jenderal (Komjen) Pol, yakni Komjen Pol Karyoto (Kabaharkam Polri) dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto (Kepala BNN).

Kemudian ada 7 personel naik pangkat dari Brigadir Jenderal (Brgjen) ke Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.

Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Komjen Suyudi juga berpengalaman atau spesialis di bidang reserse dengan pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Kanit Jatanras Polda Metro Jaya.

Ia juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Kanit Resmob Bareskrim Polri.

Pati Polri yang mengemban tugas sebagai Kepala BNN RI ini juga pernah menduduki jabatan sebagai Kapolres Majalengka tahun 2014.

Setahun kemudian, Komjen Suyudi menjabat Kapolres Bogor, lalu menjadi Wakapolres Metro Jakarta Barat.

Pada 2016, Komjen Suyudi kembali lagi ke Jawa Barat menjadi Kapolresta Bogor Kota.

Tahun 2017, ia menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan lalu diangkat sebagai analis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Setelah dua tahun dipercaya menjabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, ia kemudian diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya.

Jelang pelaksanaan Pilkada 2024, Komjen Suyudi dilantik menjadi Kapolda Banten menggantikan Irjen Pol Abdul Karim yang dimutasi sebagai Kadiv Propam.

Wakapolri Dedi Prasetyo

Selain Komjen Suyudi, nama lain yang diprediksi masuk bursa calon Kapolri adalah Komjen Dedi Prasetyo.

Pada Surat Telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025, tanggal 5 Agustus 2025, Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. 

Dedi menggantikan Ahmad Dofiri yang pensiun pada akhir Juni lalu. 

Komjen Dedi Prasetyo merupakan perwira tinggi Polri yang lahir pada 26 Juli 1968 di Magetan, Jawa Timur. 

Ia menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1990. 

Saat Orde Baru, TNI dan Polri masih bersatu dalam Akabri.

Dengan demikian, Akademi Kepolisian pun masih menjadi satu dengan Akabri.

Dedi mengawali karier profesional sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal (Kaurbinopsnal Satreskrim) Polres Lamongan, Jawa Timur.

Pada 2019, Dedi diberi tugas sebagai Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri. Setahun setelah itu, Dedi kembali ditugaskan ke wilayah menjadi Kapolda Kalimantan Tengah. 

Dedi lalu kembali ditarik ke Mabes Polri dan menjabat sebagai Kadiv Humas Polri sejak 2021. 

Kemudian, Dedi dipercaya sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia pada 26 Februari 2023-11 November 2024.

Reformasi Kepolisian

Desakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur atau diganti sangat kuat khususnya pasca-aksi demo berujung ricuh yang terjadi pada penghujung Agustus 2025 lalu.

Menanggapi hal ini, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut Reformasi Polri harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan tujuan.

ISESS merupakan lembaga kajian independen yang fokus pada isu-isu keamanan dan strategi, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, militer, dan kebijakan publik di Indonesia.

"Jadi, kalau pembentukan Tim Reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem yang lebih substansial tentang organisasi Polri, hal itu tak lebih dari angin surga," kata Bambang kepada Tribunnews.com, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, tindakan represif kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa, tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya oleh satuan di internal.

Bambang menyebut pergantian Kapolri saat ini pada dasarnya hanya persoalan hak prerogatif Presiden. Tak memerlukan legitimasi dengan pembentukan tim independent maupun tim reformasi Polri.

"Tetapi bila menginginkan perbaikan pada institusi Polri, ada hal-hal yang lebih substantif dan mendasar. Dimulai dari mengubah struktur dan sistem tata kelola kepolian dengan melakukan revisi UU Polri," ungkapnya.