ALASAN Mahasiswa UI dan UIN Minta Prabowo Pecat Purbaya Padahal Baru Sehari Jadi Menteri Keuangan

Mahasiswa kecam pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kalau tuntutan 17+8 adalah suara rakyat kecil

Editor: adi kurniawan
(KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo)
UNJUK RASA - Mahasiswa UI dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tiba di depan Gedung DPR RI untuk menggelar unjuk rasa bertajuk #RakyatTagihJanji, Selasa (9/9/2025). Mahasiswa kecam pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kalau tuntutan 17+8 adalah suara rakyat kecil 

SRIPOKU.COM -- Massa mahasiswa UI serta mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta kembali gelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, siang tadi Selasa (9/9/2025).

Para mahasiswa itu menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8, yang mana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September 2025.

"Terkait untuk aksi hari ini, memang tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji," ujar Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru kepada awak media di depan Gedung DPR RI.

"Jadi kita datang untuk menagih janji, 17+8 Tuntutan Rakyat, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik dari influencer, mahasiswa dan masyarakat sipil," lanjutnya. 

"Seluruhnya itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi," imbuhnya.

Baca juga: Sehari Dilantik Sudah Minta Maaf, Purbaya Bikin Blunder Soal 17+8 : Saya Siap Berguru ke Sri Mulyani

Tak cukup di situ, mereka juga menyoroti soal pernyataan teranyar dari Menteri Keuangan RI (Menkeu) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, yakni Purbaya Yudhi Sadewa.

Kata dia, pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kalau tuntutan 17+8 adalah suara rakyat kecil, telah mengecewakan perasaan masyarakat secara luas.

"Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat," ucap Diallo.

Padahal menurutnya, berbagai tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat kecil itu bukan semata lahir karena keinginan masyarakat.

Melainkan ada pemantik yang membuat masyarakat lelah dengan kondisi saat ini, di mana bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap anak bangsa.

Atas hal itu, Diallo menilai agar seharusnya Purbaya yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo itu dicopot atau minimal sadar diri untuk mundur dari jabatannya.

"Dia (Purbaya) mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, (tapi) karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," tukas dia.

Sebelumnya, Purbaya saat ditanya soal 17+8 Tuntutan Rakyat yang masih ramai digaungkan publik di media sosial, mengaku belum mempelajarinya.

Namun, menurutnya, 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan suara sebagian rakyat kecil yang dinilainya terganggu atas situasi saat ini.

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita," ujarnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved