Demo di Berbagai Wilayah Indonesia

Kerusuhan Pecah di Lombok, Gedung DPRD NTB Dibakar dan Dijarah, Anggota Dewan Putar Balik

Gedung dan seluruh fasilitas DPRD Provinsi NTB ludes dilalap api dan dijarah massa demonstran, Sabtu (30/8/2025). 

Editor: Yandi Triansyah
TRIBUNLOMBOK.COM/WAWAN SUGANDIKA
GEDUNG DPRD DIBAKAR - Penampakan api dengan asap tebal di Kantor DPRD NTB diduga akibat amuakan massa pendemo, Sabtu (30/8/2025). 

SRIPOKU.COM – Ketenangan ibu kota Nusa Tenggara Barat (NTB) mendadak berubah menjadi mencekam.

Gedung dan seluruh fasilitas DPRD Provinsi NTB ludes dilalap api dan dijarah massa demonstran, Sabtu (30/8/2025). 

Insiden ini dipicu oleh akumulasi kemarahan publik atas beberapa isu, termasuk kenaikan gaji DPR RI dan tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek daring di Sumatera Selatan.

Menurut pantauan di lokasi, aksi yang awalnya berlangsung damai di luar gedung berubah menjadi kerusuhan.

Massa yang tidak menemukan satu pun anggota dewan di dalam kantor, sontak membakar seluruh ruangan.

Teriakan "Revolusi!" menggema saat api melahap atap dan asap tebal membubung ke langit.

Lalu Pelita Putra, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), membenarkan kejadian nahas ini.

"Semua, semua, semua dibakar dan dijarah. Nanti saya rincikan apa saja, termasuk komputer," ujar Lalu Pelita singkat.

Senada dengan Lalu Pelita, Ali Al Khairy, Anggota DPRD Fraksi Gerindra, juga mengkonfirmasi kabar tersebut.

Ia sempat berupaya menemui massa, namun terpaksa putar balik karena kondisi sudah tidak kondusif. 

"Berdasarkan foto dan video yang beredar, pembakaran dan penjarahan mayoritas pada gedung dan fasilitas DPRD," ungkap Al Khairy.

Diberitakan sebelumnya, demonstrasi ini dipicu oleh dua isu utama: kenaikan gaji DPR RI sebesar Rp3 juta per hari dan kematian tragis seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.

Ali Al Khairy menjelaskan, tuntutan massa aksi sebenarnya sudah disampaikan kepada DPR RI oleh Ketua DPRD NTB beberapa hari sebelumnya.

"Tuntutan massa aksi akan disampaikan ke Jakarta karena sebagian besar tuntutan massa aksi adalah kewenangan pemerintah pusat," bebernya.

Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Ali Al Khairy meminta semua pihak untuk menahan diri. Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi aman demi kemajuan bangsa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved