Bermodal Anggaran Ratusan Miliar Rupiah, Pemkot Bakal Perdalam dan Perlebar Tiga Kolam Retensi

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan melakukan pelebaran dan pendalaman tiga kolam retensi.
• Kebijakan ini diambil setelah banjir melanda Palembang di penghujung bulan April 2026.
• Dana yang akan digunakan bersumber dari Kementerian PUPR tahun 2026.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan melakukan pelebaran dan pendalaman tiga kolam retensi menggunakan bantuan dari Kementerian PUPR pada tahun 2026.

Hal ini dilakukan sebagai upaya penanganan banjir di Kota Palembang, yang baru saja terjadi di penghujung bulan April 2026.

Kondisinya cukup parah karena melanda sejumlah titik dengan kedalaman beraneka ragam.

Dalam pemetaan wilayah titik banjir, area ini masuk dalam sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendung.

Tiga kolam retensi itu ialah Kolam Retensi Simpang Polda Sumatera Selatan (Sumsel), Talang Aman, dan Seduduk Putih.

Baca juga: Atasi Banjir Palembang, Dinas PUPR Prioritaskan Normalisasi di 11 Titik Rawan

Menurut Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, perluasan kolam retensi pada tahun ini ada tiga titik khusus yang berada di Sub-DAS Bendung.

Salah satu titik kolam retensi yang diperlebar dan diperdalam, yaitu Simpang Polda, yang sekarang dalam tahap lelang dan akan mulai konstruksi pada Mei.

"Kalau sudah tanda tangan kontrak, Kantor DPM-PTSP Sumsel sudah harus pindah," katanya, Jumat, 24 April 2026.

Ratu Dewa menyebut, jika ini terwujud, penanganan banjir di tiga kecamatan, yakni Ilir Timur Satu, Kemuning, dan Ilir Timur Tiga dapat terselesaikan.

"Kolam retensi ini koneksinya sampai ke pompanisasi Sungai Bendung yang selama ini pompanya hanya berfungsi dua. Nanti akan dapat berfungsi semua dan menyedot air dari tiga kecamatan ini," jelasnya.

Adapun perluasan kolam retensi ini merupakan bantuan dari Kementerian PUPR dengan anggaran ratusan miliar.

Di sisi lain, Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Korlena, menambahkan, perluasan dan pendalaman tiga kolam retensi merupakan Pendampingan Bantuan Teknis Technical and Program Implementation Support Consultant (TEPIS) program National Urban Flood Resilience Program (NUFREP).

"Ini dalam rangka mendukung upaya pengurangan risiko banjir di Indonesia. Terdapat program NUFReP yang mulai dilaksanakan tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional," ujarnya.

Baca juga: Sosok Ferizka Utami, Terapis Totok Sirih Asal Palembang Banjir Hujatan Usai Video Bayi Nangis Viral

Ditambahkannya, Program NUFReP bertujuan untuk mengurangi risiko banjir melalui pembangunan/peningkatan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir (drainase utama perkotaan, sistem polder dan bangunan pelengkapnya, kolam retensi, dan check dam) serta peningkatan kapasitas tingkat nasional dan tingkat kota untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan secara terpadu.