Pemprov Sumsel dan GAPKI Dukung Percepatan Biodiesel 50, Bisa Hemat Hingga Rp 48 Triliun

Ringkasan Berita:

• Percepatan penerapan B50 dilakukan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
• Untuk itu, butuh peremajaan sawit serta menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practices (GMP).
• Masukan ini didukung penuh oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah mendorong percepatan implementasi biodiesel 50 (B50) yang ditargetkan diluncurkan pada Juli 2026.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, saat menghadiri Andalas Forum ke 6 yang digelar di hotel Aryaduta Palembang.

Dida mengatakan, percepatan penerapan B50 dilakukan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi global.

Melalui implementasi campuran biodiesel berbasis sawit ini, pemerintah memproyeksikan efisiensi hingga Rp48 triliun.

Karena itu, produksi kelapa sawit nasional perlu terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Baca juga: Pemuda di Empat Lawang Tertangkap Basah Curi Sawit di Lahan PTPN, Satu Rekannya Kabur

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan, GAPKI mendukung upaya pemerintah meningkatkan hilirisasi di Industri sawit, khususnya hilirisasi di industri pangan, non pangan pangan serta bioenergi dengan penerapan B50 pada 1 Juli 2026 mendatang.

Untuk memenuhi kebutuhan B50, produksi CPO mencukupi.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan CPO akan diperkirakan akan mengurangi ketersedian CPO untuk ekspor.

"Untuk itu, produksi harus dapat kita tingkatkan terutama melalui peremajaan tanaman khususnya melalui Program PSR dengan menggunakan klon-klon unggul serta menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practices (GMP)," kata Eddy.

Sebab jika sawit tidak diremajakan, maka kenaikan biaya produksi akibat harga BBM naik, biaya angkut naik efek geo politik dan global, maka akan menekan produksi sawit dalam negeri yang mengancam keberlanjutan industri sawit.

"Upaya hilirisasi tentunya juga perlu didukung dengan peningkatan daya saing Industri Sawit, khususnya penyediaan sarana dan prasarana logistik yang memadai," kata Eddy.

Ketua Gapki Sumsel, Alex Sugiarto, mengatakan, Andalas Forum ke-6 Tahun 2026 ini mengambil tema Sawit Indoneia: Sinergi Untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi dan berkelanjutan.

Baca juga: Jalan Rusak Parah, Kades di Musi Rawas Pasang Portal dan Tarif Hingga Rp300 Ribu bagi Truk Sawit

Kegiatan Forum Andalas VI Tahun 2026 yang didukung BPDP dan Kementerian Pertanian ini diharapkan melahirkan sejumlah solusi dalam mengatasi persoalan sektor sawit. 

"Melalui diskusi dengan stakeholder terkait dan melibatkan ratusan peserta, ke depan, akan ada sinergi tata kelola positif. Istilahnya tempat kita berdiskusi, berbagi, dan juga mengeluarkan ide-ide baru," kata Alex.